Angkasa Pura 2

Jelang Penyempurnaan PM 15/2016 Terkait Bongkar Muat Kapal, Kemenhub Gelar FGD

DermagaRabu, 19 September 2018
IMG-20180919-WA0023

IMG-20180919-WA0024

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Dalam rangkaian menjelang penyempurnaan PM 152/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menggelar Focus Group Discussion (FGD).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan bahwa dengan adanya dinamika kegiatan usaha bongkar muat di pelabuhan akhir-akhir ini maka pihaknya menginisisasi FGD untuk mendapat masukan yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

“Diharapkan masukan positif terhadap pelaksanaan kegiatan bongkar muat di pelabuhan baik Badan Usaha Pelabuhan (BUP) maupun Perusahaan Bongkar Muat dapat bersinergi untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan efisien untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan,” ujar Capt. Wisnu di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Semua pihak terkait, kata dia, diharapkan juga dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

“FGD ini merupakan bagian langkah konkrit Pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif di pelabuhan,” ujarnya.

Saat ini, formulasi share untuk bongkar muat akan terus dipertajam dan kedepannya akan dilaksanakan beberapa FGD dan workshop lagi.

Salah seorang narasumber yang berasal dari akademisi Saut Gurning mengatakan bahwa Perusahaan Bongkar Muat harus bisa mengatur Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) agar dapat melayani pengguna jasa dengan lebih profesional.

“Asosiasi PBM jangan sampai memunculkan birokrasi baru yang akan menimbulkan biaya tambahan, sehingga malah membebani biaya logistik. Asosiasi juga harus mampu menjembatani kesepakatan tarif Bongkar Muat yang kompetitif bersama Pemerintah Daerah,” kata Saut.

Hadir juga narasumber lainnya yakni Sekjen APBMI Sahat dan Ketua Umum PPBMI, Epyardi Asda dengan para peserta berasal perwakilan APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia), PPBMI (Perkumpulan Pengusaha Bongkar Muat Indonesia), PT. Pelindo II, dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) serta perwakilan stakeholder terkait. (omy)

loading...