Angkasa Pura 2

20I8, ltjen Kemenhub Berhasil Amankan 98% Aset BMN Senilai Rp11,383 Triliun

Another News SDMSelasa, 25 September 2018
IMG-20180925-WA0007

JAKARTA (BeritaTrans.com) -  Pemerintah diberi target untuk menyelesaikan Revaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) khususnya di lingkungan Kementerian Perhubunhan di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola kita khususnya di sektor BMN.

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memutuskan dan menyepakati bahwa proses audit baru akan dilakukan setelah semua proses revaluasi aset selesai sesuai dengan target selama 2 tahun yakni 2017 dan 2018,” kata Irjen Kemenhub Dr. Wahju Satrio  Utomo disela-sela Public Hearing AAIPI di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Pada tahun 2018 ini, lanjut dia,  revaluasi aset akan dilakukan untuk 539 ribu item. Untuk aset di Kemenhub, yang semula “hilang” berhasil ditemukan dan kini masuk dalam pembukuan Barang Milik Negara (BMN).

Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berhasil melakukan revaluasi aset sebanyak 98% dari total nilai Rp11,383 triliun.

“Sisanya sebesar Rp199,72 miliar masih dalam penelusuran yang intens oleh Tim Itjen Kemenhub,”  papar Tommy sapaan akrab Irjen Kemenhub itu.

Tahun lalu, kata dia, Pemerintah menargetkan revaluasi aset dilakukan terhadap sekitar 350 ribu item BMN.

“Realisasinya mencapai 105%, dan  dalam kegiatan tersebut menemukan beberapa barang yang tadinya tidak tercatat dan  nilainya  aset pada tahun 2017 bertambah menjadi 250%,” kilah Tommy.

Banyak Salah Catat

Hasil penelusuran Tim Itjen, selama ini banyak terjadi kesalahan pencatatan terhadap beberapa point BMN. “Barang atau aset negara yang diduga hilang itu terjadi karena proses pembukuan dan pengelolaan aset yang tidak tertib,” sebut Tommy

Misalnya, ada aset gedung lama, kemudian direnovasi  dengan cara robohkan dahulu. Kemudian  dibangun gedung baru di tempat yang sama.  Di tambah lagi, aset tersebut dibukukan dengan nomor dan data yang berbeda.

Tapi  sayang,  papar Tommy, aset lama itu tidak dihapusbukukan dulu.  Kasus seperti ini yang akhirnya menjadi masalah. “Saat dilakukan revaluasi aset dicari dan tidak ditemukan. Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi ,” terang Tommy.

Atau aset negara yang sudah beralih fungsi tanpa dasar dan alasan yang jelas. “Misalnya, aset KAI seperti tanah, rel, bangunan dan lainnya  yang sudah dibangun property  oleh warga setempat. Kasus inilah yang kemudian dilakukan penertiban dan dicatat kembali sebagai aset BMN,” urai Tommy.

Itjen Kemenhub  akan terus mengefektifkan proses revaluasi aset BMN yang masih tersisa. “Seluruh aset BMN harus  bisa dikembalikan ke negara dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Kerugian negara   harus dicegah semaksimal mungkin dan hukum ditegakkan,” tegas Tommy.(helmi)