Angkasa Pura 2

Sebagai Pilot Project, Kemenhub Siapkan SDM Pelabuhan Tanjung Pinang

Dermaga SDMSelasa, 25 September 2018
IMG-20180925-WA0010

IMG-20180925-WA0008

TANJUNG PINANG (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut siapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung operasional Pelabuhan Tanjung Pinang sebagai Pilot Project peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia.

“Pelabuhan Tanjung Pinang telah menjadi salah satu dari enam pelabuhan yaitu Pelabuhan Kali Adem, Surabaya, Bau-bau, Tarakan dan Ambon (Tulehu) yang ditunjuk sebagai pilot project dalam pelaksanaan keselamatan dan keamanan pelayaran,” jelas Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Dwi Budi Sutrisno usai membuka Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran di Tanjung Pinang, Selasa (25/9/2018).

Menurut Dwi, dari enam pelabuhan yang ditargetkan menjadi pilot project, tiga pelabuhan diantaranya akan menjadi prioritas pada tahap awal penerapannya, yakni Pelabuhan Kali Adem, Tanjung Pinang, dan Baubau.

Guna mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan peningkatkan standar keselamatan pelayaran pada pelabuhan-pelabuhan itu serta memastikan aspek-aspek keselamatan pelayaran terpenuhi.

“Mulai dari sisi kapalnya yang harus benar-benar laiklaut, awak kapal tersertifikasi, sterilisasi pelabuhan melalui pembagian zonasi, kesiapan petugas pelabuhan seperti halnya di bandara, pemasangan peralatan pemeriksaan (x-ray), serta penegakkan hukumnya,” ungkapnya.

Sebagai negara kepulauan, tak dapat dipungkiri bahwa angkutan laut menjadi transportasi andalan masyarakat Indonesia. Namun dalam pelaksanaanya, kecelakaan di laut masih kerap terjadi sehingga perlu dilakukan pembenahan.

“Sebagai implementasi arahan Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut, dalam melakukan pembenahan kami menggunakan pendekatan spasial/lokasi. Misalnya di Danau Toba, kami datang ke sana untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan terhadap hal-hal apa saja yang harus diperbaiki, mulai dari kapalnya, pengawakannya, regulasinya, ataupun aspek-aspek lainnya, begitu pula dengan lokasi lainnya,” jelasnya.

Karena itulah, lanjut Dwi, tentunya diperlukan pemberian edukasi atau bimbingan teknis tentang peningkatan keselamatan pelayaran kepada para petugas pelabuhan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan dan instansi terkait di daerah, operator kapal, perusahaan galangan kapal serta stakeholder terkait lainnya, sebagaimana yang dilaksanakan di Tanjung Pinang.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kemenhub dan instansi yang ada di Kepulauan Riau serta stakeholder terkait, untuk dapat bekerja sama mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran secara konsisten, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan petugas akan pentingnya keselamatan pelayaran.

“Terakhir, saya berharap hasil dari Bimtek ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Kemenhub dalam meramu peraturan, ketentuan atau kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan di Tanjung Pinang dan sekitarnya sehingga keselamatan pelayaran di Indonesia dapat benar-benar terwujud,” pungkas Dwi Budi. (omy)