Angkasa Pura 2

Bentuk Tim Independen, Ditjen Hubdat Akan Audit PO Bus Pariwisata di Indonesia

Aksi Polisi KoridorRabu, 26 September 2018
IMG-20180926-WA0012

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya akan membentuk tim gabungan untuk mengaudit seluruh perusahaan PO bus Pariwisata di seluruh Indonesia.

“Tim Audit Ditjen Hubdat ini terdiri dari berbagai pihak mulai dari Kemenhub, Organda, Polri, dan Jasa Raharja. Tim ini diberi waktu kerja hingga 15 Oktober 2018 harus sudah melaporkan hasilnya sekaligus solusi yang harus diambil,” kata Dirjen Hubdat Budi Setiyadi di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Audit ini dilakukan pasca banyaknya kecelakaan yang terjadi hingga memakan korban jiwa. Kasus maut terutam yang melibatkan bus pariwisata harus dihentikan.

Kasus terakhir, bus pariwisata yang mengalami kecelakaan maut di Cikidang Sukabumi serta kasua bus yang putus tali sling  di Subang, Jawa Barat dan menewaskan dua warga sekitar.

Dikatakan, tim Ditjen Hundat  ini akan melakukan audit seluruh perusahaan bus pariwisata di Indonesia. Nanti akan menghasilkan rekomendasi apa yang harus kita perbaiki untuk meningkatkan keamanan.

Mulai besok, Tim Audit akan turun ke lapangan baik ke pool bus, tempat wisata atau di jalan-jalan yang banyak dilintasi bus pariwisata dan daerah yang memwang rawan kecelakaan. “Tim akan turun termasuk di akhir pekan dan hari libur, saat banyak orang berwisata ke objek-objek tertentu,” papar Dirjen Budi.

IMG-20180926-WA0013

500 PO Pariwisata

Dari data yang ada, saat ini setidaknya ada lebih dari 5.000 perusahaan PO bus pariwisata di Indonesia dengan total armada mencapai lebih dari 21 ribu bus.

Banyaknya kecelakaan yang terjadi belakangan, Budi mengindikasi awal banyaknya perusahaan yang lebih mengutamakan profit ketimbang keselamatan perjalanan menggunakan armada yang dimiliki.

“Saya menduga seiring banyaknya wisatawan di Indonesia banyak pengusaha bus pariwisata yang hanya memiliki armada 2-3 bus yang kemudian karena mereka pengusaha pemula jadi beli bus bekas. Jadi lebih penting profit daripada keselamatan,” tukas Dirjen Budi.

Sebenarnya sesuai aturan, menurt Dirjen Budi,  perusahaan mendapatkan izin menjalankan PO bus pariwisata minimal harus memiliki 5 armada. Namun untuk menyiasatinya, para pengusaha pemula ini bergabung dalam satu koperasi demi melegalkan busnya.

“Makanya tim ini nanti akan audit semua, mulai dari kita di regulator hingga pengelolaan perusahaan harus seperti apa,” tutup Budi.(helmi)