Angkasa Pura 2

Pemerintah Akan Fokus Awasi Peti Kemas Luar Negeri

DermagaSelasa, 2 Oktober 2018
IMG-20181002-WA0010

IMG_20181002_101020

JAKARTA (beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyatakan PM 53 Tahun 2018 akan fokus pada pengawasan kelaiakan peti kemas (kontainer) luar negeri yang beredar di Indonesia. Berdasarkan rencana, PM tentang kelaikan petikemas dan verifikasi berat kotor petikemas tersebut mulai diimplentasikan Januari 2019 mendatang.

“Target awal (PM 53/2018) untuk kontainer luar negeri dulu,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Poernomo usai Focuss Goup Discussion (FGD) “Implementasi Kelaikan Peti Kemas dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran” yang digelar Alumni Fakultas Teknologi Kelautan Institut Sepuluh Nopember Surabaya (Alfatekelits) di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Dirjen Agus mengatakan, alasan mengutamakan pengawasan peti kemas luar negeri karena untuk peti kemas dalam negeri relatif mudah pengawasannya.

“Kelaikan peti kemas harus selalu dimonitor karena menyangkut keselematan pelayaran. Tidak sedikit kecelakaan pelayaran yand disebabkan oleh penggunaan peti kemas yang tidak layak,” katanya.

Untuk itu, lanjut Agus, pihaknya kini sedang mempersiapkan lembaga yang bertugas untuk inspeksi kelaikan peti kemas, sekaligus menyiapkan petunjuk teknisnya (juknis)-nya.

“Targetnya bulan depan (November 2018) sudah ditetapkan dan diumumkan,” ungkap Agus Purnomo yang didampingi Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Dwi Budi Sutrisno.

Menurutnya, saat ini telah ada salah satu lembaga untuk sertifikasi yang mengajukan ke Kemenhub yaitu PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Selain BKI, PT Surveyor Indonesia juga menyatakan minatnya.

“Berdasarkan PM 53/2018, sertifikasi kelaikan peti kemas tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga, melainkan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Perhubungan sebagai lembaga sertifikasi peti kemas.

Menurut Agus, menjaga dan merawat kelaikan petikemas sebetulnya dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran sendiri dengan pengawasan tetap oleh pemerintah. Meskipun demikian perawatan kelaikan peti kemas seharusnya dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kapabilitas untuk merepair kontainer yang bersertifikasi.

“Depo petikemas ataupun pemilik kontainer bisa juga melakukan repair peti kemas, asal fasilitas memenuhi syarat,” kata Dirjen Agus. (Aliy)

Foto: Humas Ditjen Hubla/Presti