Angkasa Pura 2

Dirjen Perkeretaapian Optimistis Target Serapan Anggaran 2018 Tercapai

EmplasemenJumat, 5 Oktober 2018
IMG_20181004_145854

JAKARTA (beritatrans.com) – Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan optimistis target serapan anggaran 2018 tercapai.

“Hingga 25 September kemarin serapan anggaran Ditjen Perkeretaapian telah mencapai 53%. Sedangkan target serapan anggaran selama tahun 2018 sebesar 93,71%,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri kepada beritatrans.com dan aksi.id di Jakarta.

Pagu anggaran Ditjen tahun 2018 adalah sebesar Rp19,173 triliun atau tepatnya Rp. 19.173.625.497.000,-. Jumlah anggaran sebesar itu berasal dari APBN 2018 sekitar Rp17 triliun dan sisanya berasal dari lungsuran APBN 2017.

Ada 14 sub sektor di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang dibiayai oleh anggaran sebesar itu. Masing-masing sub sektor memiliki kemampuan yang bervariasi dalam menyerap anggaran.

“Meskipun demikian, rata-rata serapan anggarannya cukup baik. Bahkan ada sub sektor yang sudah mampu menyerap anggaran hingga 66%. Meskipun demikian ada juga sub sektor yang daya serapnya masih di bawah target,” kata Zulfikri.

Terhadap sub sektor yang daya serapnya masih di bawah target, Zulfikri meminta bantuan pendampingan dari Inspektorat Jenderal untuk turut serta memecahkan dan mencari solusi masalah yang dihadapi.

“Persoalan yang kita hadapi di lapangan rata-rata berkaitan dengan penyediaan tanah, sehingga proses pembangunan tidak sesuai rencana. Akibatnya anggaran yang sudah disediakan untuk proyek-proyek itu pun, tidak terserap dengan baik,” ujar Zulfikri.

Saat ini Ditjen Perkeretaapian juga sedang mengupayakan percepatan terkait pekerjaan fisik dan terus dikawal oleh Inspektorat Jenderal.

“Inspektorat Jenderal selalu mengawasi dan mendampingi, bahkan mensupervisi berbagai pekerjaan kita,” katanya.

Zulfikri menjelaskan, mekanisme pembiayaan proyek-proyek Ditjen Perkeretaapian berasal dari 3 alternatif pembiayaan, yaitu Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Pinjaman dan Hibah Luar Negri (PHLN).

“Untuk kegiatan yang membutuhkan penyelesaian lebih dari 1 tahun anggaran, diusulkan kontrak tahun jamak (Multiyears Contract) untuk kegiatan tersebut,” katanya.

Proses pembayaran dari ketiga mekanisme pembiayaan tersebut memiliki alur yang berbeda. Untuk pembiayaan yang berasal dari PHLN proses pencairannya membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga memengaruhi penyerapan anggaran.

Pembiayan proyek-proyek yang basis pendanaannya berasal dari SBSN lebih fleksibel karena dana yang tidak terserap tahun berjalan dapat diluncurkan ke tahun depan.

“Sedangkan proyek-proyek atau kegiatan yang dibiayai oleh rupiah murni rata-rata daya serap anggarannya sangat tinggi,” kata Zulfikri. (aliy)