Angkasa Pura 2

Kungker ke Bandara Mozes Kilangin, Irjen Kemenhub Ingatkan Kontraktor Gagal Capai Target Akan Kena Penalty

Bandara SDMKamis, 11 Oktober 2018
IMG-20181012-WA0001

IMG-20181012-WA0000

TIMIKA (BeritaTrans.com) – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan (Kemenjub) Dr. Wahju Satrio Utomo mendesak pelaksana proyek Pembangunan Terminal Penumpang  Bandara Mozes Kilangin , Timika bisa bekerja lebih cepat sesuai target. Irjen juga mengingatkan, setiap keterlambatan proyek akan ada resikonya, kena penalty bahkan di-black list.

“Hasil kunjungan ke lapangan kemarin, program pembangunan fisik Terminal Penumpang Bandara Mozes Kilangin baru mencapai 25% dari target seharusnya 80%. Pihak kontraktor dan konsultan pengawas dari PT Ayodya Karya, harus bekerja optimal,” kata Irjen Kemenhub yang akrab disapa Pak Tommy  menjawab BeritaTrans.com  di Tmika, kemarin.

Pembangunan Terminal Penumpang Bandara Mozes Kilangin dengan DIPA Kemenhub cq. Ditjen Perhubungan  Udara itu,  harus dipastikan berjalan baik dan selesai tepat waktu.

“Masih ada wajtu sekitar 3 bulan sampai akhir 2018. Kontraktor harus menggenjot kinerjanya, bila perlu menambah pekerja di lapangan. Jika masih kurang, bisa bekerja dalam dua shift,” jelas Tommy.

Bukan hanya itu, menurut dia, semua material yang sudah ada segera dibangun dan dipasang. Misalnya, saat ini atap sudah dipasang, lantai pun bisa dilakukan secepatnya.

“Semua material yang sudah ada hendaknya segera dipasang, sehingga mampu mengejar ketertinggalan pembangunan fisik ini. Proyek terminal Bandara Mozes Kilangin harus selesai tepat waktu,” sebut Tommy.

Konsultan pengawas proyek itu,  menurut Tommy, harus bekerja dan membela Kemenhub sebagai pemilik proyek.  “Konsultan pengawas jangan bekerja mengikuti aturan kita, bukan “langgamnya” kontraktor pelaksana proyek,”  kilah Tommy.

“Jika ada inikasi keterlambatan, segera laporkan ke PPK. Selanjutnya, PPK yang akan menegur kontraktor, sehingga mereka bisa bekerja optimal dan selesai tepat waktu,” kilah Tommy.

Sesuai kesepakatan dalam kontrak kerja, maka pihak kontraktor harus bekerja tepat waktu. “Jika sampai terlambat, dia akan kenal penalty dan harus membayar denda.  Jika kinejanya buruk, kontraktor akan di-black list dan tak bisa menjadi rekanan Kemenhub,” tandas Tommy.(helmi)

loading...