Angkasa Pura 2

KEMENHUB AJAK STAKEHOLDERS BAHAS REVISI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 69 TAHUN 1993

Koridor SDMJumat, 12 Oktober 2018
IMG-20181012-WA0007

IMG-20181012-WA0006

MALANG (BeritaTrans.com) – Pengaturan atau regulasi penyelenggaraan angkutan barang masih mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

“Regulasi tersebut diterbitkan tahun 1993 atau sekitar 25 tahun yang lalu dan masih mengacu pada UU  Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Padahal, saat ini dasar regulasi dari penyelenggaraan transportasi secara nasional telah berubah melalui terbitnya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Demikian disampaikan  Ahmad Yani Direktur Angkutan dan Multimoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat saat membuka acara Workshop Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhubungan Darat di Malang (11/10/2018).

Selain telah terbitnya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, lebih lanjut Ahmad Yani,  selama kurun waktu 25 tahun terakhir (1993-2018) telah terjadi beberapa perubahan terhadap regulasi peraturan perundang-undangan bidang angkutan barang.

“Perubahan tersebut terjadi dalam bidang lingkungan, teknologi, sistem informasi perizinan, globalisasi, dan paradigma. Inilah yang melatarbelakangi perlunya dilakukan revisi peraturan (KM 69 Tahun 1993) tersebut,” lanjutnya.

Kegiatan yang diikuti sekitar 100 orang peserta yang berasal dari lingkungan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), dan asosiasi serta perusahaan angkutan barang dilaksanakan guna mendapatkan masukan dan pandangan dari berbagai pihak serta para stakeholder terkait bidang angkutan barang.

“Tak dapat dipungkiri, permasalahan penyelenggaraan angkutan barang di jalan timbul karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem yang mempertemukan supply dan demand angkutan barang serta tidak adanya pedoman tarif angkutan barang,” ungkap Ahmad Yani.

“Seperti halnya over dimensi dan over loading, tentu sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan, penurunan kecepatan, percepatan penurunan umur jalan, yang secara luas berdampak pada kerugian negara akibat perbaikan kondisi jalan yang rusak,” kata Ahmad Yani.

Melalui pengangkutan dan distribusi barang yang aman, selamat, lancar, tertib dan biaya yang terjangkau, maka kebutuhan perekonomian masyarakat akan terpenuhi.

Guna menjamin ketersediaan barang dengan kualitas, jumlah, dan harga yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan angkutan barang harus dapat didesain sedemikian rupa menjawab tantangan tersebut. “Dengan demikian, harapannya angkutan dapat memenuhi peran strategisnya dalam mewujudkan negara yang berkeadilan dan sejahtera,” pungkas Ahmad Yani.(helmi)