Angkasa Pura 2

Izin Bus Pariwisata Harus Tetap Fokus Pada Aspek Keselamatan

Destinasi KoridorSelasa, 16 Oktober 2018
IMG_20181015_133316

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Akademisi dan investigator KNKT Achmad Wildan, ATD, MT mengatakan industri khusus bus pariwisata nasional dan juga regulator tetap mengedepankan aspek keselamatan. Kasus kecelakaan yang menimpa bus wisata di Indonesia belakangan harus dihentikan.

“Izin usaha periwisata termasuk izin bus wisata harus diberikan dengan tetap mengedepankan  syarat dan standard keselamatan. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dibandingkan  yang lain,” kata Achmad Wildan kepada BeritaTrans.com di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Dikatakan, meski syarat-syarat sudah lengkap itu bukan berarti ijin kemudian dikeluarkan. “Namun syarat itu adalah untuk menurunkan Tim Audit SMK (sistem manajemen keselamatan) guna melihat langsung implementasi di perusahaan,” jelas Wildan.

Selanjutnya, kata dia, hasil audit yang akan memutuskan apakah izin akan dikeluarkan atau tidak. “Jadi persyaratan administrasi hanya untuk prasyarat, agar proses audit bisa segera dilaksanakan,” papar E
Wildan.

Selanjutnya,  sebut akademisi PKTJ Tegal itu, setiap tahun Kartu Pengawasan (KP) harus diperpanjang. Pada saat memperpanjang KP itu juga dilakukan audit kembali keselamatan.

“Jadi, audit SMK dilakukan setahun sekali. Demikian langkah-langkah yang  seharusnya dilakukan, jika Indonesia ingin angkutan pariwisata kita baik dan selamat,” kilah Wildan.

Statement  Direktur AMM Ditjen Hubdat Ahamd Yani  soal perizinan tiga hari, kritik  Wildan sebenarnya blunder. Pasalnya, bisa menimbulkan interpretasi bahwa ijin hanya terkait persyaratan administrasi. 

“Oleh karenanya, perlu penjabaran  lebih lanjut agar tak memicu masalah di lapangan,” pinta Wildan.

Implementasi SMK

Menurut alumni STTD itu, adalah masalah yang jauh lebih penting dibalik penerbitan iIn tersebut. “Yaitu implementasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Angkutan Umum,” terang Wildan.

Menurut Wildan, setelah pengajuan ijin masuk dan semua berkas administrasi dianggap lengkap, paling lambat dalam 3 hari Tim Audit Ditjendat.

Selanjutnya Tim Audit SMK  akan turun ke perusahaan untuk mengaudit SMK (sistem manajemen keselamatan) di perusahaan yang bersangkutan.

“Hasil audit dapat dilihat pada website perijinan Ditjen  Perhubungan Darat (Hubdat), maksimal dua minggu sejak proses audit (SMK)  dilaksanakan,” tegas Wildan.(helmi)