Angkasa Pura 2

RITJ MENJADI BABAK BARU PENANGANAN TRANSPORTASI JABODETABEK

KoridorKamis, 18 Oktober 2018
IMG-20181018-WA0021

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) telah menandai babak baru dalam penanganan transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek.

“Perpres mengenai RITJ tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Juli 2018 lalu,” kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono pada Diskusi di Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Dengan demikian kebijakan dan langkah-langkah untuk menata transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek dapat dilakukan dengan terpadu berpedoman pada RITJ ini.

Jabodetabek sebagai wilayah teraglomerasi, kata Bambang Pri, sebenarnya telah menjadi satu kesatuan secara ekonomi yang saling terkait erat satu sama lain. Oleh karena itu penataan transportasi di wilayah ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah namun harus terpadu satu sama lain.

Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 telah membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai instansi yang memilik tugas dan fungsi memadukan dan mengintegrasikan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek.

“ BPTJ adalah kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dan merupakan unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan,” papar Bambang Pri.

Dengan adanya RITJ, menurut dia, maka hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi BPTJ dalam memadukan dan mengintegrasikan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek telah terjabarkan secara kongkret dalam bentuk strategi dan program.

“Proses penyusunan RITJ sendiri telah melalui persetujuan dan tanda tangan 8 pemerintah kota dan kabupaten serta 3 pemerintah propinsi. Pemerintah kota/kabupaten meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor,” terang Bambang Pri.

Sementara itu Pemerintah Propinsi meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. “Selain pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek, proses persetujuan juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PPN/Bappenas,” urai Bambang.

Tiga Tahap

Implementasi RITJ sesuai dengan Perpres tersebut, menurut Bambang Pri, dimulai dari tahun 2018 hingga 2029, meliputi 3 tahapan yaitu tahap I tahun 2018-2019, tahap II Tahun 2020 – 2024 dan tahap III tahun 2025 – 2029.

Di dalam pelaksanaanya setiap pemerintah daerah dan kementerian terkait harus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut strategi dan program yang telah disusun di dalam RITJ.

“Penyusunan rencana aksi tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan BPTJ dan setidaknya memuat waktu pelaksanaan, pendanaan dan mekanisme penyelenggaraan,” tandas pejabat Kemenhub itu.(helmi)