Angkasa Pura 2

YLKI Desak Dirut KAI Copot Iklan Rokok di Beberapa Stasiun KA di Indonesia

Another News Emplasemen KoridorRabu, 24 Oktober 2018
Tulus Abadi

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Dirut PT KAI untuk membatalkan MoU dengan industri rokok terkait pemasangan iklan rokok di stasiun. Dan mencopot iklan rokok yang sudah dipasang di beberapa stasiun.

Demikian disampaikan Ketua YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Rabu (24/10/2018). Hal itu tidak sesuai  UU kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen Indonesia.

Menurutnya, managemen PT KAI ternyata kurang mendengarkan masukan atau bahkan protes dari konsumennya. Yakni adanya pemasangan iklan rokok di area stasiun-stasiun di berbagai daerah di Indonesia.

“YLKI banyak menerima pengaduan konsumen KAI, terkait maraknya kembali iklan rokok di berbagai stasiun, khususnya di area Daop Yogyakarta, seperti Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, dan Stasiun Solo Balapan,”  kata dia.

Dikatakan, konsumen sudah protes ke Kepala Daop di Yogyakarta, tapi Kepala daop mengatakan itu kebijakan Pusat, karena ada MoU antara PT KAI dengan salah satu industri rokok.

“YLKI juga sudah menyampaikan hal ini kepada Dirut KAI tapi kurang mendapatkan respon memadai,” jelas Tulus lagi. 

Diperbolehkannya iklan rokok di area stasiun, menurut YLKI,  jelas suatu kemunduran serius. “Di era Pak Jonan sebagai Dirut KAI, hal ini sudah dihapuskan,” sebut Tulus.

Tindakan Dirut KAI yang bekerja sama dengan industri rokok memasang iklan rokok adalah tindakan melanggar hukum. Sebab stasiun adalah area Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan di area KTR dilarang memasang iklan dan promosi rokok.

Hal ini diatur dalam Pasal 115 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan PP No. 109/tahun 2012 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, dan juga berbagai Perda tentang KTR di Indonesia.

Jika PT KAI memang pro kepada kepentingan konsumen, tambah YLKI, seharusnya mendengarkan aspirasi konsumen bukan malah sebaliknya.

“Seharusnya PT KAI lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan, yang legal dan tidak melanggar hak-hak konsumen,” tegas Tulus.(helmi)

loading...