Angkasa Pura 2

Pascaganjil-Genap, Balitbanghub: 20% Pengguna Kendaraan Pribadi Beralih ke Taksi Online dan Ojol

Koridor SDMKamis, 25 Oktober 2018
IMG-20181025-WA0005

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kebijakan ganjil-genap di Jakarta telah mengalihkan 40% pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Ini bagus, meski perlu terus ditingkatkan terutama pada angkutan umum massal.

“Hasil survey peneliti Balitbanghub Dr.Maemunah menyebutkan, dari 40% pengguna mobil pribadi yang beralih ke kendaraan umum, 20% beralih ke bus TransJakarta dan KRL. Sedang 20% lainnya menggunakan taksi online atau justru ojek inline (Ojol),” kata Kepala Baltibanghub Sugihardjo usai Focus Group Discussion (FGD) Balitbanghub di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Sebelumnya, Dr. Maemunah dalam presentasi hasil survery menyebutkan, pihaknya melakukan survey secara online dengan sampel sebanyak 13.000 orang lebih. Jumlah itu sudah melebihi target semula sebanyak 2.000 orang.

Oleh karena itu, lanjut dia, masih ada PR bagi Pemerintah bagaimana membangun angkutan umum massal yang baik dan nyaman serta terinegrasu. Dengan begitu, orang mau beralih menggunakan angkutan umum, karena makin mendekati spesifikasi kendaraan pribadi.

Sementara, sebanyak 53% responden masih tetap menggunakan kendaraan pribadi. Mereka menyikapi kebijakan ganjil-genap ini dengan berbagai cara, termasuk melalui jalan-jalan alternatif di luar jalur ganjil-genap, bersama-sama teman naik kendaraan sesuai aturan ganjil-genap dan cara lainnya.

Masih menurutnya hasil survey, menurut Jojo, sapaan akrab Kabalitbanghub, sebanyak 95% responsen ingin ganjil-genao tak diberlakukan di akhir pekan (weekend) dan atau hari libur.

Mayoritas responden ingin agar kebijakan ganjil genap diberlakjukan saat beban ouncak (peak season) di pagi dan sore hari. Selebinya berlakukan kebijakan umum seperti biasanya.

Menurut hasil jajak pendapat itu, papar Jojo, 30% respon akan membeli kendaraan lagi jika kebijakan ganjil-gebnap diberlakukan secara permanen.

“Bagi mereka yang memiliki daya beli lebih, ingin membali mobil lagi agar tetap bisa jalan sesuai tanggal ganjil-genap,” papar mantan Sekjen Kemenhub itu.

Oleh karena itu, terang Jojo, sebelum pemerintah termasuk Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan termasuk terkait ganjil-genap harus mengkaji secara mendalam.

“Jangan hanya melihat daeri sisi transportasi saja, tapi juga masalah lain seperti dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan,” urai Jojo.

“Hasil dan kesimpulan FGD Balitbanghub ini, nantinya akan disampaikan kepada para pihak terkait. Paling tidak menjadi bahan pertimbangan sebelum membuat kebijakan yang sifatnya final seperti masalah ganjil-genap ini,” tegas Jojo.(helmi)

loading...