Angkasa Pura 2

Polda Metro Segera berlakukan Sanksi e-Tilang, Hati-Hati Bagi Kendaraan Yang Belum Balik Nama

Aksi Polisi KoridorKamis, 25 Oktober 2018
IMG-20181025-WA0007

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Polda Metro Jaya akan segera memberlakukan Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yaitu sistem e-tilang dengan menggunakan fasilitas CCTV di Jln. MH. Thamrin-Jln Sudirman Jakarta.

Polda Metro Jaya sudah memasang CCTV di beberapa titik terutama traffic light yang akan memantau dan mendeteksi setiap nomor kendaraan yang melakukan pelanggaran.

“CCTV ini akan dihubungkan ke server di NTMC yang bisa merekam dan mendeteksi secaa akurat dengan gambar tepat dengan waktu dan lokasi kenjadiannya. Selanjutnya, surat tilang dikirimkan langsung ke alamat pemilik kendaraan yang bersangkutan,”kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Dengan tilang online ini, lanjut dia, diharapkan membuat pengguna jalan lebih hati-hati dan tidak melanggar aturan lalu lintas di jalan. “Semua pelanggaran akan terekam dan dimonitor di CCTV dan terkoneksi langsung ke NTMC Polda Metro Jaya,” jelas AKBP Budiyanto.

IMG-20181025-WA0006

Beritahu Keluarga

Surat tilang, akan dikirim ke alat kendaraan yang melanggar, lengkap dengan pengemudinya. Oleh karena itu, AKBP Budiyanto meminta kepada saudara atau keluarganya agar tidak sembarang melanggar hukum, terutama di Jln Sudirman-Thamrin.

“Jika dalam waktu seminggu sejak e-tilang dikirm tak ada klarifikasi, maka kendarakan akan diblokir. Blokir itu tak bisa dibuka, sebelum menyelesaikan denda yang dikenakan sesuai aturan dan ketentuan dalam UU LLAJ,” papar AKBP Budiyanto.

Dia tak menyebutkan, besaran denda atau sanksi pidana yang akan diberikan. Semua sudah diatur dan ditetapkan dalam UU LLAJ dan aturan pelaksanaanya.

“Dengan sistem e-tilang dan CCTV yang bekerja, maka tak bisa ajak damai atau main-main di jalan. Semua bentuk pelanggaran akan tercatat dan sanksinya sudah ada. Surat tilang dikirimkan langsung ke alamat pemilik atau pengemudi kendaraan,” sebut AKBP Budiyanto.

Jika kendaraan itu sudah dijual dan belum balik nama serta orang lain yang melakukan peanggaran, menurut AKBP Budiyanto, maka dia harus segera memberikan klarifikasi dalamw aktu satu minggu.

“Jika klarifikasi itu benar dan bisa dibuktikan, maka sanksi bisa dihindari. Tapi, jika tidak, maka sanksi hukum akan tetap berjalan. Semua beban dan denda harus dibayar, jika tidak maka blokir kendaraan tak bisa dibuka,” tegas AKBP Budiyanto.(helmi)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari