Angkasa Pura 2

Aneh, Hari Gini Masih Ada Kebijakan Tak Sinkron Antara Pemerintah Pusat dan Pemda

Ekonomi & Bisnis SDMJumat, 2 November 2018
Dedi Dharmawan1

JAKARTA (beritaTrans.com) – Masih banyak kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tak sinkron bahkan cenderung saling berhadapan antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Akibatnya pelayanan lamban bahkan cenderung menghambat investasi di Indonesia terutama di daerah lokasi investasi.

“Kasus-kasus kebijakan tak sinkron ini yang perlu dihindari. Jika sampai ada, harus diselesaikan segera, dengan begitu akan memberikan kepastian hukum bagi investor,” kata pengamat transportasi dan mantan Staf Ahli  Menhub Dedi Dharmawan dalam perbincangan  dengan BeritaTrans.com di Jakarta, kemarin.

Dedi menyampaikan itu menanggapi adanya keluhan investor di bidang galangan  kapal yang akan membangun  demaga khusus di daerah Jawa Timur.  Akibatnya, hampir dua tahun proyek tersebut terkatung-katung tak ada akhir.

Investor itu sudah mendapatkan izin dan penetapan lokasi (penlok) pembangunan dermaga khusus dari Kementarian Perhubungan (Kemenhub). Tapi proses di daerah tak beres, karena diduga berdekatan bahkan bertentangan dengan Pelabuhan SPaciran   yang dibangun Pemda/ Dishub setempat.

“Aneh sekali. Padahal untuk mendapatkan penlok,  kalau tidak salah harus ada rekomendasi Pemda setempat, terkait tata ruang dan lain sebagainga,” kata Dedi.

Dia menambahkan, pihak Pemda atau siapapun jika akan membangun pelabuhan atau hanya extension pasti harus ada administrasi yang harus diurus di Kemenhub termasuk izin pembangunannya.  “Hari gini masih ada yang begini,” kritik Dedi lagi.

Dikatakan, kelebihan badan usaha pelabuhan (BUP) swasta dibandingkan dengan UPP Pemerintah adalah kemampuan manuver untuk marketing lebih leluasa.

“Termasuk bekerja sama dengan pengusaha angkutan penyeberangan dan pusat pusat industri dan perdagangan,” jelas Dedi yang juga mantan Kepala BPSDM Perhubungan itu.

Jika ingn investasi lancar dan mereka mau menanamkan modlanya di Indonesia, maka Pemerintah pusat dan Pemda, menurut Dedi harus ramah investor. Buat kebijakan yang baik, dan melayani serta memfasilitasi para pemodal dengan sebaik mungkin.

“Semua kebijakan yang ada harus sejalan, yaitu ramah investor. Pelayanan makin baik, dan jika ada investor bermasalah dibantu penyelesaiannya sesuai koridor hukum yang benar,” tegas Dedi.(helmi)