Angkasa Pura 2

Sosialisasi PPIK, Disampaikan Capaian 2018

SDMSelasa, 6 November 2018
IMG-20181106-WA0014

IMG-20181106-WA0017

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Sosialisasi PPIK dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono di Jakarta, Senin (5/11/2018).

Pada sosialisasi kali ini mengulas kembali fungsi dari Tim PIPK di Kemenhub sebagai lini pertahanan kedua untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan akurat.

Selain itu, Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Cris Kuntadi yang juga Ketua Tim PIPK Tingkat Kementerian Perhubungan menyampaikan hasil Pelaksanaan PIPK Triwulan III thn 2018.

“Dari hasil penilaian yang dilakukan terhadap empat akun signifikan Kemenhub yang pada workshop sebelumnya sudah ditetapkan, yaitu KDP, ATB, Persediaan dan Pendapatan LO. Dari hasil penilaian tersebut Tim Penilai Tingkat UAPA menyampaikan laporan keuangan Kemenhub adalah efektif dengan pengecualian dan hasil ini telah direviu oleh Itjen,” jelas Cris kepada BeritaTrans.com, Selasa (6/11/2018).

Menurutnya, Kemenhub sudah lima tahun memeroleh nilai WTP. Jika hasil penilaian PIPK adalah Efektif dengan Pengecualian, artinya ini masalah serius karena jika ini berlanjut bisa memengaruhi opini Kemenhub tahun ini menjadi WDP.

IMG-20181106-WA0020

Tim PIPK dan Itjen setuju bahwa masih ada permasalahan besar, karena hasil penilaian adalah efektif dengan pengecualian.

“Batas tolerable error laporan keuangan hanya 0,5% itu mencakup human error yang sejatinya tidak terlepas dari diri manusia. Artinya jika melebihi maka bisa menurunkan opini,” imbuhnya.

Hal yang menjadi permasalahan signifikan antara lain pada KDP kata dia, adanya dokumen pengadaan dan pencatatan KDP tidak memadai sehingga berakibat menambah beban pencatatan administrasi dan biaya seperti pengamanan.

Selain itu penatausahaan data kurang efektif, sehingga data KDP kurang akuntabel. Tim PIPK sendiri sudah melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan tersebut yang bisa ditindaklanjuti oleh setiap Sub Sekor di Kemenhub.

Penyelesaian masalah KDP ini butuh kerja keras karena merupakan masalah yang signifikan untuk laporan keuangan Kemenhub dengan wujud penyelesaiannya dengan anggaran.

“Jangan sampai bilangnya sudah diselesaikan tapi anggaran belum dialokasikan,” ujar Cris.

Cris juga menyampaikan tahun 2019 BLU juga akan dijadikan sampling untuk penilaian karena resiko yang semakin tinggi. “Oleh karena itu BLU jg hrs membuat tim PIPK juga,” pungkasnya. (omy)