Angkasa Pura 2

Uji Publik RPM di Surabaya, Ini Usul dan Masukan Dari Jatim Online Bersatu (JOB)

Koridor OtomotifRabu, 7 November 2018
IMG-20181107-WA0005

IMG-20181107-WA0006

SURABAYA (beritaTrans.com) – Jatim Online Bersatu (JOB) assosiasi drivier dan komunitas online di Jawa Timur  berhatap Rancangan Peraturan Menteri  Perhubungan (RPM) pengganti PM No.108/2017 tentang Angkutan Sewa Khusus masih bisa menerima saran dan masukan dari masyarakat luas termasuk JOB.

“Dalam RPM tersebut banyak kekurangan dan perlu disempurnakan agar menampung aspirasi  berbagai pihak terkait. JOB, komunitas  dan assosiasi angkutan online banyak dan berbeda-beda setiap daerah,” kata Tim Humas JOB David dan Daniel Lukas  kepada BeritaTrans.com di Primebiz  Hotel Surabaya, Rabu (7/11/2018).

Seperti diketahui, JOB dan beberapa komunitas angkutan online  di Surabaya diundang untuk mengikuti Uji Publik mengenai RPM pengganti PM No.108/2017 pascadibatalkan oleh MA.

Menurut Lukas,  pihaknya mengusulkan masalah angkutan online  diatur melalui  kebijakan yang lebih tinggi, bisa SKB Tiga Menteri bahkan Perpres atau UU.

“Angkutan online ini melibatkan beberapa kementerian/ lembaga  seperti  Kemenhub, Kominto dan Kementerian Koperasi dan UKM,” sebut Daniel.

“Jika tidak bersama-sama, PM Menhub yang baru nanti akan mandul. Kominfo dan Kementerian Koperasi dan UKM tidak dilibatkan sehingga tak ada kepentingan untuk ikut mengaturnya,” jelas David menambahkan.

Dikatakan, selama ini  perusahaan  aplikator online begitu “berkuasa”, dia merekrut pengemudi, menetapkan tarif dan pola bagi hasil.   “Jika mengatur tarif angkutan online, seharusnya  dia menjadi perusahaan transportasi dan taat pada UU LLAJ,” papar David.

Perusahaan aplikasi perlu didudukka  pada porsi yang sebenarnya sesuai UU. “Dia itu hanya penyedia aplikasi angkutan online tak sampai menetapkan tarif dan pola pengupahannya. Seharusnya tidak seperti ini,” kilah David.

IMG-20181107-WA0007

Uji Publik Diperluas

Oleh karena itu, JOB mengusulkan uji publik  RPM ini diperluas dan makin banyak menampung aspirasi dan suara yang berkembang di masyarakat. “Angkutan umum online ini suatu keniscayaan. Tapi jangan dan berkembang kian negatif,” aku David.

Oleh karena itu, JOB mengusulkan RPM ini dibahas dengan kalangan yang lebih luas. “Makin banyak masukan dan aspirasi yang  ditampung dan diakomodasikan makin baik,” papar David saraya menyebutkan dirinya juga sudah menyampaikan usulan itu dalam Uji Publik soal RPM ini

Baik Lukas atau David sepakat, masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam RPM tersebut. PM yang baru nanti bisa diterima semua pihak,  sehingga tidak digugat pihak  tertentu  yang merasa dirugikan hak-hak ekonomi dan politiknya.

“Misalnya pola dan sistem rekrutmen driver, kuota masing-masing daerah serta tarif batas bawah  yang lebih menguntungkan semua pihak. Yang pasti, angkutan umum online di Indonesia harus diatur dan dikelola menjadi lebih baik, kuat dan saling menguntungkan,” tegas David.(helmi).

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari