Angkasa Pura 2

Dua Proyek Matra Darat Masuk Proyek Prioritas Kemenhub Yang Ditawarkan ke Swasta

Bandara Destinasi Emplasemen KoridorKamis, 8 November 2018
IMG-20181108-WA0000

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Dua proyek transportasi matra darat, masing-masing BPLJSKB Bekasi (Ditjen Hubdat) dan TOD Terminal Plawad Tangerang (BPTJ) masuk lima proyek percontohan untuk ditawarkan pada pihak swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Mereka sudah siap dibandingkan dan mempunyai potensi menjanjikan dibandingkann proyek lainnya.

“Kelima proyek tersebut adalah Bandara Komodo, Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, ToD Poris Plawad di Kota Tangerang, Perkeretaapian Makassar-Pare Pare, serta Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Bau-Bau,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam acara Forum Perhubungan MNC Group dengan tema “Pembiayaan Kreatif Pembangunan Infrastruktur Transportasi Indonesia”, Rabu (7/11/2018).

Saat ini, lanjut dia, kita ingin mendorong KPBU agar betul-betul memberikan ruang terbuka ke swasta. “Untuk membangun infrastruktur transportasi, Kementerian Perhubungan membutuhkan biaya lebih dari Rp1.000 triliun. Namun, dana di APBN sangat terbatas sehingga tidak dapat memenuhi semua proyek yang akan dibangun,” kata Djoko lagi.

Kemenhub memiliki pilot project KPBU yang telah siap ditawarkan kepada pihak swasta diantaranya Bandara Komodo yang merupakan salah satu dari 10 Destinasi Wisata Indonesia, Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, ToD Poris Plawad yang merupakan terminal tipe A di Kota Tangerang, Perkeretaapian Makassar-Pare Pare untuk transportasi publik sepanjang 142 km, serta adapula usulan pilot project dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Bau-Bau.

Cari Sumber Dana KPBU

Oleh karena itu Kementerian Perhubungan mencari sumber daya lain untuk dapat memenuhi kebutuhan ini salah satunya dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Berangkat dari adanya kebutuhan biaya yang cukup besar untuk infrastruktur ini tentunya kami harus memikirkan cara-cara agar target pembangunan bisa dicapai salah satunya melalui rekayasa pembiayaan yang kita sebut dengan KPBU yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha,” ujarnya.

“Hal ini bertujuan untuk memberi peluang dan kesempatan kepada sektor swasta untuk turut mengelola prasarana transportasi. Ini bukanlah untuk menjual asset negara namun dalam upaya menekan penggunaan APBN karena kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi yang sangat besar,” tambah Djoko.(helmi)

loading...