Angkasa Pura 2

Ini Tarif Batas Bawah Dalam RPM Tentang Angkutan Umum Sewa Khusus

KoridorJumat, 9 November 2018
IMG-20180724-WA0001

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Direktur Angkutan dan Multimoda (AMM) Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ahmad Yani, ATD, MT mengatakan, dalam Rencangan Peraturan Menhub (RPM) tentang Angkutan Sewa Khusus pengganti PM 108/2017 sudah mengakomodir aspirasi dan kepentingan semua pihak.

“Penyusunan draft RPM sudah melibatkan semua pihak, termasuk Tim 7 dari komunitas pengemudi online, Organda, YLKI, Kominfo, Kementeran Koperasi dan UMK serta akademisi dan pihak terkait lainnya,” kata Ahmad Yani di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Menurutnya ada empat hal pokok yang akan tetap diatur Pemerintah melalui PM yang baru nanti. Mereka itu tidak masuk pasal-pasal yang dibatalkan MA.

“Adapun empat aturan itu antara lain, soal tarif, zonasi, kuota, tanda nomor kendaraan bermotor (TNBK) serta standar pelayanan minimum (SPM) angkutan online,” jelas Yani, saat dikonfirmasi BeritaTrans.com.

Menurutnya, tarif angkutan online akan tetap diatur, yaitu melalui tarif batas bawah Rp3.500/ km dan tarif batas atas Rp6.500/ km. Operator silahkan menetapkan sendiri, tapi tak boleh melebihi batasan tersebut,” aku Yani.

Dalam bisnis transportasi termasuk angkutan online, harus bersaing secara sehat dan kompetetif. “Pelayanan terbaik yang harus di kedepankan, termasuk tarifnya,” jelas Yani.

Kuota juga akan tetap diatur, sehingga para operator angkutan online bebas bermain dan melayani konsumen sesuai zona yang ada. “Dengan begitu, tak ada persaingan seenaknya, yang justru berbahaya dan rawan konflik sosial,” sebut alumni STTD Bekasi itu.

Tombol Keadaan Bahaya

Satu hal lainnya yang tak boleh dlewatkan, adalah standar pelayanan minimum (SPM). Bisnis angkutan online tetap harus meneuhi syarat minimal, baik bidan keselamatan, keamanan dan lainnya. “Itu SPM syarat minimum, tapi lebih baik lebih dari angka tersebut,” terang Yani.

Selan itu, dalam SPM yang ada operator angkutan online harus menyiapkan “panic buttom” atau tombol keadaan darurat.

“Jika operator khususnya pengemudi bertindak tidak benar, membahayakan keselamatan dan keamanan, maka penumpang bisa menekan tombol panic buttom itu, untuk meminta pertolongan,” sebut Yani.

Panic buttom ini, tambah dia, untuk sementara terhubung ke apliktor yang bersangkutan. Ke depan akan diupayakan bisa connect ke NTMC Polri.

“Jadi, jika akan penumpang yang dalam bahaya, maka aparat keamanan bisa tahu dan segera memberikan pertolongan,” tegas Yani.(helmi)