Angkasa Pura 2

Uji Publik RPM Angkutan Sewa Khusus ke Makassar, Ini Yang Disampaikan Direktur AMM Ahmad Yani

KoridorJumat, 9 November 2018
IMG-20181109-WA0009

IMG-20181109-WA0018

MAKASSAR (BeritaTrans.com) – Keamanan keselamatan keterjangakauan kenyamanan kesetaraan dan keteratura menjadi  konsentrasi Pemerintah akan akan tetap diatur dalam PM tentang Angkutan Sewa Khusus yang kini masuk tahap uji publik di tiga kota besar di Indonesia.

“Draft RPM itu dibuat bersama perwakilan driver online yang telah di bentuk yaitu Tim 7, perwakilan driver online di Indonesia,” kata Direktur Angkutan Multimoda  (AMM) Ditjen Hubdat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ahmad Yani dalam siaran pers kepada BeritaTrans.com di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Sebelumnya, Ahmad Yani memimpin Tim Ditjen Hubdat melalukan Uji Publik ke Makassar Sulawesi Selatan. Di kota Angin Mamiri ini,  Yani menampaika dratf RPM  sekaligus menjaringan saran dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan 4di Makassar  dan sekitarnya.

Draft PM  telah dilaksanakan uji publik di 3 kota secara bersamaan yaitu Surabaya, Makassar dan Medan. “Setelah itu per tanggal 9 November 2018 akan dilakukan uji publik kembali di Batam, Bandung dan Jogjakarta,” jelas Yani.

IMG-20181109-WA0020

4 Hal Pokok Tetap Diatur

Dikatakan Ahmad Yani, ada empat hal pokok yang akan tetap datur dalam PM baru nanti,   yaitu kuota,  tarif, zona dan nomor khusus angkutan online pada tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

Namun begitu, pengaturan itu tidak semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui  Ditjen Hubdat. Sebagian besar diatur Pemda kecuali  tempat  khusus sepertu DIY, Jawa Tengah dan Jabodetabek.

Ahmad Yani menambahkan, terkait dengan kuota,  tarif dan zonasi akan ditentukan oleh Pemda masing-masing. Tentunya disesuikan dengan kondisi dan kearifan lokal yang ada.

“Namun terkhusus DIY Yogjakarta dan Jawa Tengah Dirjen Darat yang akan mengatur. Sementara, di wilayah Jabodetabek akan diatur oleh BPTJ,” tegas Yani.(helmi)