Angkasa Pura 2

Kemenhub Semangat Kembangkan Bandara Torea, Tapi Pemkab Fakfak Malah Mau Bangun Bandara Siboru

BandaraMinggu, 11 November 2018
2018-11-11 17.37.10

FAKFAK (BeritaTrans.com) – Persoalan runway (landasan) di Bandara Torea, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sesungguhnya menjadi diskursus strategis untuk segera didapat formulasi solusinya.

Pada satu sisi, runway hanya sepanjang 1.200 meter. Itupun hanya efektif dipakai 900 meter karena ada obstacle (rintangan) berupa pepohonan tinggi di seberang landasan.

Belum lagi, kedua ujung landasan serta satu sisi runway terdapat jurang. Dengan obstacle dan jurang seperti itu maka sejatinya aspek keselamatan penerbangan dipertaruhkan.

Hanya ada satu maskapai dengan satu pesawat melayani di bandara tersebut yakni Wings Air dengan pesawat ATR-72. Pesawat jenis itu membutuhkan panjang runway minimal 1.400 meter.

2018-11-11 17.33.45

Namun pesawat ini tetap beroperasi dengan sejumlah persyaratan yakni muatan berupa penumpang dan barang tidak boleh optimal. Namun pembatasan angkutan itu pun tetap saja memiliki potensi risiko terhadap keselamatan.

Seperti dialami Aksi.id dan BeritaTrans.com saat bersama Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo naik Wings Air dari Bandara Rendani, Manokwari, Jumat (9/11/2017) siang.

Terasa keras ketika roda belakang pesawat ATR-72 menginjak landasan Bandara Torea. Banyak penumpang terguncang dan terkaget.

Kondisi seperti itu disebut Wakil Bupati Fakfak Abraham Sopaheluwakan: “Penumpang pesawat ikut ngerem. Mereka injak kaki walau tahu yang dapat mengerem pesawat ya pilot.”

Pilot, staf Bandara Torea Yudha mengemukakan harus menyiasati mendaratkan pesawat dengan agak keras. “Situasi seperti ini tidak bisa dihindari sepanjang bandara tidak diperpanjang menjadi 1.400 meter,” ungkapnya.

2018-11-11 17.56.59

Kondisi itu yang mendorong Kementerian Perhubungan bersemangat besar memperpanjang runway menjadi 1.500 meter. Semangat itu diungkapkan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo saat berjumpa dengan jajaran elit Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak dipimpin Wakil Bupati Abraham Sopaheluwakan, Jumat (9/11/2018) malam.

Didampingi Inspektur IV Itjen Imam Hambali dan Inspektur V Itjen Heri Sudarmaji, Inspektur Jenderal mengemukakan Kementerian Perhubungan akan memperpanjang landasan menjadi 1.500 meter sehingga selain pesawat dapat mendarat dan lepas landas dengan aman, juga untuk menambah lebih banyak lagi pesawat yang beroperasi di Bandara Torea.

2018-11-11 17.23.22

Perpanjangan landasan menjadi langkah lebih lanjut Kementerian Perhubungan setelah membangun terminal baru Bandara Torea. Terminal itu dioperasikan mulai Rabu, 27 Juni 2018.

Dia mengemukakan semangat pengembangan bandara itu merupakan bagian dari energi besar Presiden Jokowi dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membangun serta mengembangkan bandara perintis, terutama di pulau terluar dan terpencil.

BERTEPUK SEBELAH TANGAN

Namun semangat dan energi untuk mengembangkan Bandara Torea oleh Kementerian Perhubungan menjadi seperti pepatah: bertepuk sebelah tangan. Pihak Pemkab Fakfak terkesan melihat sebelah mata rencana perpanjangan runway di bandara tersebut.

Wakil Bupati Fakfak Abraham Sopaheluwaka dan jajarannya malah bersemangat mempresentasikan rencana membangun bandara baru di kawasan Siboru, Fakfak Barat.

Abraham mengutarakan Pemkab Fakfak sudah menetapkan lokasi (penlok) dan telah membebaskan lahan untuk bandara baru tersebut. Dia juga mengungkapkan lokasi bandara baru ini tidak se-ekstrem Bandara Torea.

Sebelumnya diberitakan bahwa Bupati Fakfak, Drs. Muhammad Uswanas, M.Si, menuturkan Bandara Siboru mendapat legalisasi dengan ditandatangani dan turunnya Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 3 Mei tahun 2018, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 762 tentang penetapan lokasi Bandara Siboru, Distrik Wartutin sebagai lokasi bandara baru, pindahan dari Lapangan Terbang Torea.

“Oleh sebab itu, saya minta agar kita kerjasama dengan baik demi berjalannya pembangunan tersebut, karena saat ini sedikit mengalami kendala, hanya persoalan prosedural saja, tapi semua sudah kita lengkapi, dan legalitasnya sudah ada, maka tugas kami saat ini siapkan anggaran untuk kita eksen di lapangan,” terangnya, Senin (14/5/2018).

Sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak, Samaun Dahlan, menjelaskan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyetujui realokasi anggaran sebesar Rp700 miliar.

“Persetujuan itu disampaikan saat rapat di Kantor Kementerian Perhubungan pada 9 Oktober lalu. Rapat dipimpin langsung oleh Bapak Menteri, dihadiri pejabat kementerian perhubungan, Gubernur Papua Barat, Bupati Manokwari, Bupati Sorong dan Bupati Fakfak,” jelas Samaun seperti dikutip infofakfak.com, 12 Oktober 2017.

Samaun menjelaskan bahwa, rapat tersebut membahas beberapa hal, antara lain perpanjangan Bandara Manokwari serta pelabuhan di Pegaf. Untuk dua rencana ini, Menteri sudah setuju. Sedangkan masalah pembangunan Bandara Siboru, Menteri akhirnya setuju untuk realokasi Bandara Torea, setelah mendapat penjelasan dari Gubernur Papua Barat dan Bupati Fakfak.

“Nantinya, untuk runway atau landasan pacunya direncanakan sepanjang 2.100 meter dan lebar 150 meter. Dan untuk tahap pertama, Pak Menteri menyetujui panjang landasannya 1.500 meter dengan lebar 150 meter,” tambah Samaun.

Dana sebesar Rp700 miliar tersebut, nantinya “keroyokan” antara dana APBN, dana APBD provinsi dan APBD Kabupaten Fakfak dan akan dimulai pada tahun anggaran 2018.

UNDANG BANYAK PERTANYAAN

Tidak sinkronnya antara rencana pemerintah pusat dengan pemerintah daerah seperti itu mengundang banyak pertanyaan plus pernyataan.

Pertama, mengapa Pemkab Fakfak tidak ikut dalam arus utama untuk mengembangkan Bandara Fakfak. Dengan pengembangan ini maka tidak perlu ada dana APBD ke luar karena biaya pengembangan ditanggung ABPN.

Kedua, pembangunan bandara baru semestinya melalui studi dan survey. “Harus dibahas lebih dalam dengan melibatkan banyak unsur, termasuk dari ESDM dan BMKG, untuk mengetahui kondisi lokasi sebenarnya. Nggak bisa muncul penlok tanpa melalui studi dan survey,” cetus pengamat transportasi dan kebijakan publik, Agus Pambagio, kepada Aksi.id dan BeritaTrans.com, Ahad (11/11/2018).

Ketiga, pembangunan bandara baru di Siboru maka dipastikan akan menyerap biaya raksasa. Karena pembangunan bandara tidak sekadar terminal dan runway, tetapi begitu banyak fasilitas lain.

Walau, misalnya dibiayai investor, tetap saja dana APBD harus ikut dialokasikan untuk pembangunannya. Seperti dikemukakan Bupati Fakfak, Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. untuk tahap pertama dialokasikan Rp400 miliar. “Yang berasal dari APBD provinsi dan kabupaten,” jelasnya, seperti dikutip teropongnews.com, Senin (4/11/2017).

Keempat, lokasi bandara baru patut dipertanyakan sejauh mana feasibility study-nya. Informasi yang didapat Aksi.id dan BeritaTrans.com, bandara baru tersebut selain memiliki aksesibilitas jalan yang relatif minim, juga merupakan pertemuan arus angin. Belum lagi, di seberang lokasi disebutkan terdapat pulau yang berpotensi sebagai obstacle.

2018-11-11 17.21.35

2018-11-11 17.20.52

Rencana lokasi bandara baru di Siboru

Disinggung mengenai jauhnya lokasi calon bandara, Bupati Fakfak, Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. pernah menyampaikan bahwa, tahun 2018 diusulkan pembangunan jalan khusus agar tidak mengganggu matra kampung.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos. M.A.P., terkait jalan khusus yang akan dibangun ini menjelaskan bahwa, jalan tersebut sudah direncanakan dengan lebar 20 meter.

“Ujung jalan berada di jalur atas Politeknik terus ke atas. Jaraknya sekitar 35 km dengan lebar 20 meter, dua arah. Sehingga lalu lintas lancar, dan diperkirakan hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 30 menit sudah sampai bandara,” jelas Samaun (teropongnews.com, Kamis, 7 Desember 2017).

AGUS PAMBAGIO: BATALKAN!

Terhadap rencana pembangunan Bandara Siboru itu, pengamat transportasi dan kebijakan publik, Agus Pambagio, menyatakan dengan tegas sebaiknya dibatalkan saja.

“Studinya mana? Lalu aksesibilitasnya seperti apa? Industri dan aspek perekonomian apa yang hendak diharapkan dari bandara baru? Belum lagi bagaimana konektifitasnya? Sudah ada Bandara Torea, kenapa harus ada bandara baru. Karenanya, batalkan saja. Lebih baik APBD Kabupaten Fakfak diorientasikan untuk pembangunan yang akan betul-betul menyejahterakan rakyat,” cetus Agus Pembagio kepada Aksi.id dan BeritaTrans.com, Ahad (11/11/2018).

KPK AGAR AWASI

Hal senada sebelumnya dilontarkan penggagas Konsorsium Anti Korupsi (KAK) Provinsi Papua Barat dan Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kab. Fakfak, La Deny Laode Badi. Dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar proaktif untuk mengawasi rencana pembangunan Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.

“Kami mendesak KPK agar turut serta mengawasi mulai dari studi kelayakan, perancangan anggaran hingga proses pelelangan proyek harus diikuti secara ketat” ujar Laode kepada Akuratnews.com di Jakarta, Minggu (10/09/17).

Laode menambahkan bahwa proyek ini pernah dihentikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan alasan biaya terlalu besar dan berbagai alasan lain, walaupun sudah ada proses pengerjaan berupa penebangan pohon-pohon, dan yang menjadi pertanyaan publik adalah mengapa proyek ini harus dilanjutkan kembali.

“Harus ada penjelasan yang sangat mendetail bahwa apa urgensi pembangunan bandara ini sesungguhnya padahal sudah dihentikan oleh Kemenhub” tanyanya.

Lanjut Laode, untuk membangun bandara di Siboru akan menelan dana ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dan bila KPK tidak proaktif maka dirinya khawatir bahwa bisa saja uang rakyat yang sedemikian banyak itu tidak tepat sasaran.

“Membangun bandara di manapun itu harus ada infrastruktur pendukung dulu yang mapan seperti fasilitas jalan dan listrik, dan kalau ujug-ujug bangun bandara yang menelan dana ratusan miliar bahkan lebih, KPK harus ikut mengawasinya,” pungkas Laode.

(Agus W).