Angkasa Pura 2

REVISI PM 108, KEMENHUB AKAN TETAP ATUR ANGKUTAN ONLINE

KoridorMinggu, 11 November 2018
IMG-20181111-WA0006

YOGYAKARTA (BeritaTrans.com) – Pada prinsipnya Kementerian Perhubungan berupaya melakukan pengaturan terhadap angkutan online (Angkutan Sewa Khusus) pasca Putusan MA Nomor 15P/HUM/2018, dimana ada beberapa pasal dalam PM 108/2017 yang dibatalkan.

Demikian disampaikan Dr. Syafrin Liputo, Kasubdit Angkutan Orang, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, yang hadir sebagai narasumber pada Uji Publik RPM tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Yogyakarta, Sabtu (10/11/2018).

Syafrin melanjutkan, “Kita akan melakukan pengaturan kuota, wilayah operasi, tarif batas bawah dan batas atas, berikutnya kita juga menambahkan satu hal terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Angkutan Sewa Khusus.”

“SPM ini bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan ASK sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip 3SC yaitu Safety, Security, Services, dan Comply,” jelasnya.

Syafrin juga menjelaskan pembagian kewenangan terkait kuota, wilayah operasi, dan tarif. “Kewenangan Dirjen Perhubungan Darat adalah seluruh ASK yang melayani lebih dari satu provinsi kecuali Jabodetabek. Khusus Jabodetabek diatur oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Untuk ASK yang beroperasi dalam satu wilayah provinsi, sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur,” katanya.

IMG-20181111-WA0007

Panic Button

Kemudian menyinggung mengenai Panic Button yang menjadi salah satu point dalam RPM tersebut, Syafrin mengatakan, “Jadi nanti di aplikasi pengemudi maupun aplikasi penumpang, begitu terjadi tindak kriminal, langsung dipencet, itu langsung ter-record di sistem.”

Dengan begitu, perusahaan aplikasi terinformasi bahwa telah terjadi pelanggaran atau kejahatan. “Kemudian jika tidak ditindak lanjuti, kepolisian bisa melakukan identifikasi lebih cepat terhadap pelanggaran tersebut.”

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No 15P/HUM/2018 atas Permenhub No PM 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah disusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengadakan uji publik di 6 (enam) kota yaitu Surabaya, Makassar, Medan, Batam, Bandung, dan Yogyakarta. Uji publik dilakukan untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan demi penyempurnaan peraturan tersebut.

Di Yogyakarta, tampil sebagai narasumber dalam Uji Publik RPM tersebut antara lain sebagai berikut: Ir. Muslich, MT sebagai moderator; Kasubdit Angkutan Orang, Dr. Syafrin Liputo, MT; Darmaningtyas, pakar Transportasi; Maurid Siburian, SE Wakil Sekjen DPP Organda; Fahmi Maharaja, perwakilan Asosiasi Driver Online.(helmi)