Angkasa Pura 2

Inilah Masalah dan Tantangan Sektor Transportasi Darat Yang Harus Dihadapi Bersama

Koridor Otomotif SDMKamis, 15 November 2018
IMG-20181115-WA0005

IMG-20181115-WA0007

BEKASI (BeritaTrans.com) – Beragam permasalah di bidang angkutan umum Di Indonesia semakin hari dirasakan kian kompleks. Kita dihadapkan pada tantangan strategis yang semakin berat dan perlu disikapi bersama-sama. Kualitas SDM sektor transportasi baik sebagai regulator atau operator juga harus selalu di-aup date dan tingkatkan.

“Hal itu perlu, demi menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja insan perhubungan, regulator dan operator dalam memberikan pelayanan khususnya terkait aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan dan keterjangkauan,” kata Direktur Angkutan Multimoda (AMM) Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) Ahmad Yani, ATD, MT dalam pembukaan Pelatihan dan Peluncuran Pelayanan Perizinan Angkutan Secara Online di Bekasi, Kamis (15/11/2018) malam.

Menurutnya, ada beberapa masalah bidang angkutan jalan yang muncul dan menjadi topik di masyarakat antara lain, transportai online, kecelakaan lalu lintas dan penyeberangan, oerdimen dan overloading (ODOL).

IMG-20181115-WA0008

Pelanggaran ODOL Dan Data Pengemudi

Data per 7 November 2018 mengenai pelanggaran ODOL, jelas Yani, antara lain berupa pelanggaran dokumen sebesar 25,87%, pelanggaran tata cara pemuatan sebesar 4,06%, pelanggaran persyaratan teknis sebesar 0,69%, pelanggaran dimensi sebesar 20,68% , dan pelanggara daya angkut sebesar 48,69%.

Selan itu, tidak adanya data pengemudi angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), serta data waktu perjalanan atau time table yang harus di-up date sesuai perkembangan teknologi industri transportasi, menyebabkan waktu perjalanan saat sudah tidak sesuai lagi.

Dalam menghadapi permasalah tersebut, menurut Yani, Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta membuat e-logbook yang dapat digunakan sebagai sarana pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan uaha angkutan umum.

Permasalah tersebut bukan menjadi masalah transportasi semata, melainkan memiliki dimensi sosial ekonomi, karena terentang mulai hulu sampai hilir, sehingga untuk menjawab tantangana ke depan.

“Pemerintah terus mencipakan kebijakan yang dapat diterapkan secara konsisten dalam menerakkan aturan penyelenggaraan angkutan umum dan mampu merespon terhadap tantangan perkembangan transportasi, dan mampu menghasilkan otput pelayanan angkutan umum yang selamat, aman dan terjangkau,” papar Yani.

Sebagaimana diamantakan dalam UU No22./2009 tentang LLAJ yang menyebutkan, sebut Yani, Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan angkutan umum serta memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada para penyelenggara angkutan umum.

“Dengan begitum mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan berkeselamatan, serta melakukan sosialisasi kebijakan Pemerintah dan memberikan motivitasi dalam peningkatan kinerja menajamen perusahaan dalam memberikan layanan yang sesuai dengan dengan perkembangan zaman,” tandas Yani.(Helmi)