Angkasa Pura 2

Standar pelayanan Umum Bidang Transportasi Diatur Dalam UU No.25/2009 Tentang Pelayanan Publik

Koridor SDMKamis, 15 November 2018
IMG-20181115-WA0002

IMG-20181115-WA0009

BEKASI (BeritaTrans.com) – Standar pelayanan umum termasuk di bidang transportasi telah diatur UU No.25/2009 tentang Pelayaan Publik. Mereka menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilain kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka palayanan yang berkualitas, cepat mudah , terjangkau dan terukur.

Demikian disampaikan Direktur Angkutan Multimoda (AMM) Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) Ahmad Yai, ATD, MT dalam pembukaan Pelatihan dan Peluncuran Pelayanan Perizinan Angkutan Secara Online di Bekasi, Kamis (15/11/2018) malam.

Selanjutnya, Pemerintah juga harus memberikan kemudahan berusaha dalam berbagai skala, juga turut didorong Pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan.

Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat), papar Yani, telah melaksanakan perizinan online yang dikenal dengan sebutan SPIONAM.

“Kemenhub telah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian dengan melaksanakan layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elekronik atau VBTSE, yang lebih mudah disebut dengan nama Generik online sistem submission atau OSS,” jelas Yani.

Semua produk kebijakan ini hadir, menurut Yani, adalah dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua kementerian, lembaga dan Pemda di seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan melalui perizian terpadu satu pintu (PTSP).

“Selain melalui PTSP, masyarakat mengakses sistem OSS, secara daring dimanapun dan kapanpun,” papar alumni STTD Bekasi itu.

OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP No.24/2018 merupakan upaya Pemerintah dalam meyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, setelah memberikan kepastian kepada pelaku usaha.(helmi)