Angkasa Pura 2

Tak Masuk Kebutuhan Dasar, Banyak Pemda Tak Perhatikan Sektor Transportasi

KoridorKamis, 15 November 2018
Darmaningtys

JAKARTA (beritaTrans.com) – Dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), kebutuhan dasar meliputi pendidikan, pekerjaan umum, sosial, kesehatan, perumahan.

“Sementara perhubungan bukan merupakan kebutuhan dasar yang diurus Pemda,” kata pengamat transportasi MTI Darmaningtyas kepada BeritaTrans.com di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Dampaknya, kata dia, alokasi   anggaran untuk Dishub di daerah mengecil dan kurang diperhatikan kepala daerah maupun anggota DPRD.

Menurut catatan Tyas, sapaan akrab dia, sedikit Dishub yang mempunyai anggaran besar untuk urusan perhubungan.  Sebagian besar Pemda tidak  begitu peduli mengurus sektor transportasi.

“Implikasinya, pembangunan sektor transportasi khususnya angkutan umum di daerah tidak terurus,” sebut Tyas, yang sebelumnya menjadi narasumber dalam Rakor Kemenhub di Jakarta.

Di Indonesia, terang dia, hanya dua Pemda yang alokasi buat Dishub di atas 3 persen, yaitu Dishub DKI Jakarta dan Dishub. Surakarta. “Sementara Dishub yang lain, rata-rata kisaran 1-2 persen, bahkan ada yang kurang dari 1 persen,” papar Tyas.

Bangun Angkutan Umum

Selanjutnya, untuk menghidupkan kembali layanan angkutan umum di semua daerah, mendesak segera dilakukan. “Angkutan umum yang baik aman dan selamat makin perlu, untuk mengurangi ketergantungan pada layanan transportasi daring,” terang Tyas.

Dia menambahkan, Kemenhub perlu mendorong agar setiap Pemda memiliki Rencana Umum Daerah untuk Keselamatan (RUDK) untuk meminimalisir angka kecelakaan yang tinggi

“Kemenhub dapat mendorong dan memfasilitasi peningkatan SDM Perhubungan, baik ASN maupun non ASN yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari Pemda, sementara tuntutan warga terhadap layanan transportasi yang selamat, aman, dan nyaman semakin meningkat,” tegas Tyas.(helmi)

loading...