Angkasa Pura 2

Ada Pemda Enggan Serahkan Terminal Tipe A ke Ditjen Hubdat

Koridor SDMJumat, 16 November 2018
Darmaningtyass

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Beberapa Pemerintah Daerah (Pemda)  di Indonesa sudah terlanjur nyaman dengan “kewenangan” yang dimiliki. Aset infrastruktur transportasi yang sesuai UU harus diserahkan ke Pemerintah Pusat namun enggan melakukannya.

“Ketika ada Pemda tertentu yang harus menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah,  seperti Terminal Tipe A, mereka agak berat,” kata pengamat  transportasi dari MTI Darmaningtyas kepada BeritaTrans.com di Jakarta,  Jumat (16/11/2018).

Misalnya,  lanjut dia, dari 143 Terminal Tipe A di Indonesia, sampai saat ini  baru baru 97 yang diserahkan ke (Pemerintah Pusat/ Ditjen Hubdat). Padahal, UU sudah jelas-jelas mengamanatkan masalah tersebut.

Dikatakan, kewenangan itu berarti kekuasaan dan kekuasaan itu berarti uang. “Menyerahkan kewenangan itu berarti menyerahkan “uang”. Dan itulah yang menjadi permasalahan mendasarnya,” jelas Tyas, sapaan akrab dia.

Menurut Tyas, menarik kembali segala urusan yang sudah diserahkan ke Pemda, seperti dalampengelolaan Terminal Tipe A,  merupakan bentuk kemunduran berdemokrasi dan tata kelola pemerintahan

Namun menyerahkan penuh urusan publik ke Pemda yang ternyata tidak dijalankan dengan baik, papar Tyas,  juga kesalahan besar karena tugas negara adalah melindungi dan mensejahterakan warganya

Sementara, Pemerintah memiliki banyak keterbatasan (jangkauan, dana, dan SDM) untuk mengurusi persoalan transportasi yang begitu luas dan kompleks. Akibatnya,  banyak kewenangan yang diserahkan kembali ke Pemerintah belum dapat tertangani semua

Layanan di Terminal Tipe A, menurut Tyas, secara umum sudah lebih baik.  “Selain sudah direvitalisasi bangunan, juga ada peningkatan layanan terhadap penumpang.”

JT dan ASDP Makin Baik

Kinerja Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor/UPPKB, tambah Tyas, juga sudah dioperasikan Pemerintah Pusat menjadi lebih baik.

“Minimal berkurang punglinya  di jembatan timbang atau UPPKB yang ada,” terang Tyas.

Untuk transportasi laut dan ASDP, menurut Tyas, juga kian baik dan peduli terhadap keselamatan angkutan air. “Tata kelola  diperbaiki, manivest dan lainnya ditertibkan,” sebut putra Yogyakarta itu.

“Paling tidak, melalui pembagian baju pelampung ke beberapa operator kapal rakyat layak diapresiasi. Untuk urusan keselamatan memang harus begitu,” tegas Tyas.(helmi)

loading...