Angkasa Pura 2

DITJEN HUBDAT SELARASKAN REGULASI ANGKUTAN MULTIMODA

KoridorJumat, 16 November 2018
IMG-20181116-WA0003

YOGYAKARTA (BerutaTrans.com) -  Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Bimbingan Teknis Harmonisasi Regulasi Angkutan Multimoda guna menyelaraskan regulasi di ranah angkutan multimoda. Acara ini berlangsung pada Kamis (15/11/2018) di Eastparc Hotel Yogyakarta.

“Tujuan kegiatan ini adalah bagaimana kita mencoba mengharmonisasi peraturan-peraturan angkutan multimoda baik di tataran Kemenhub maupun pelaku usaha,” kata Ahmad Wahyudi, Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Angkutan Multimoda saat membuka acara ini.

Setelah 6 tahun peraturan mengenai multimoda disahkan oleh Menteri Perhubungan tahun 2012,   melalui Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 8 tahun 2012, namun sosialisasinya masih dirasa kurang.

“Ini menjadi PR terbesar bagi kami. Ada beberapa PR dan ini terus kami lakukan, misalnya data distribusi angkutan barang sehingga moda angkutan mulai dari asal hingga tujuan. Kemudian database dan sistem informasi juga,” jelas Wahyudi.

Semua fokus ke penegakan hukum sehingga perkara database ini belum didapatkan secara maksimal. Demikian pula mengenai Standard Trading Conditions (STC), Wahyudi menambahkan bahwa hal ini merupakan salah satu hal yang perlu untuk menuju single document dalam distribusi barang.

4 Pembicara

Dalam acara ini ada 4 (empat) pembicara yang hadir. Herma Juniati dari Pusat Litbang Transportasi Antarmoda Kementerian Perhubungan, Endy Irawan selaku Kepala Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kyatmaja Lookman dari PT Lookman Djaja dan Aptrindo, serta Siti Ariyanti dari PT Satas Transportindo Internasional.

“Pada intinya semua transportasi regulasinya lebih mengarah pada usaha angkutan barang terkait dengan multimoda, sementara terkait penumpang dalam angkutan multimoda belum diakomodir,” jelas Endy Irawan.

Ia tampil membahas 4 regulasi seputar multimoda di ranah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Perkeretaapian, Pelayaran maupun Penerbangan dalam paparannya.

Ia juga membahas mengenai Regulasi Angkutan Multimoda yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan nomor 8 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda.(helmi)

loading...