Angkasa Pura 2

Penataan Kantor Otoritas Bandara Sesuai Ketentuan ICAO

Bandara KokpitJumat, 16 November 2018
IMG-20181116-WA0025

BALI (BeritaTrans.com) – Penataan kantor otoritas bandar udara (OBU) dan reformasi birokrasinya bersandar pada ketentuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Sesuai amanah Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Pasal 228, Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) sesungguhnya merupakan perwujudan dan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional penerbangan di seluruh wilayah Indonesia.

“Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sejak terbentuknya kantor OBU masih belum optimal,” jelas Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, DR. Umar Aris dalam sambutannya di acara Focus Group Discussion (FGD) dan Finalisasi Penataan Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara di Bali, Jumat (16/11/2018).

Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkannya, antara lain karena perangkat aturan yang masih harus disempurnakan maupun pemenuhan kebutuhan SDM dengan kualifikasi tertentu.

Untuk mengatasi hal tersebut disebutkannya, perlu untuk dilakukan beberapa perubahan diantaranya terkait nomenklatur, pembagian kewenangan, penguatan tugas dan fungsi, reorientasi wilayah kerja, eselonering, dan lainnya yang disesuaikan dengan aturan-aturan ICAO.

Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan Direktorat dan Bagian di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, Kantor OBU seluruh Indonesia, UPBU Kelas I, dan para stakeholder penerbangan nasional ini Umar Aris juga memaparkan soal agenda Reformasi Birokrasi Nasional.

“Keberadaan Kantor OBU sangatlah strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian-capaian penerbangan sipil Indonesia dalam pemenuhan standar yang ditetapkan ICAO. Organisasi ini telah didesain berisi sumber daya manusia dengan kualifikasi tertentu untuk menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian operasional penerbangan,” urai dia.

Dalam dua tahun terakhir, capaian penerbangan sipil Indonesia sangatlah baik. Di antaranya capaian Kategori 1 FAA, pencabutan larangan terbang Uni Eropa (EU-Ban) untuk seluruh maskapai penerbangan Indonesia, dan capaian nilai Implementasi Efektif ICAO USOAP 80,34%, angka ini di atas rata-rata dunia.

“Itu semua mustahil tercapai jika tidak ada pembenahan-pembenahan pada manajemen baik di tingkat regulator maupun operator. Tugas kita ke depan adalah mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian-capaian tersebut,” tutur Umar.

Umar berharap kegiatan ini dapat menghasilkan masukan positif dan konstruktif dari internal maupun eksternal Kemenhub untuk peningkatan kinerja Kantor OBU.

“Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang keamanan, keselamatan dan pelayanan penerbangan di Indonesia pada saat ini dan masa yang akan mendatang,” pungkasnya. (omy)

loading...