Angkasa Pura 2

Dirjen Budi: Cepat Atau Lambat Persoalan ODOL Akan Selesai 

KoridorMinggu, 18 November 2018
IMG-20181118-WA0021

PEKANBARU (BeritaTrans.com) – Program  Zero Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) terus digaungkan oleh Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.  Kali ini melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergitas Peran Pemerintah dan Swasta dalam Mewujudkan Zero ODOL Guna Menciptakan Iklim Usaha Transportasi Angkutan Barang yang Handal.”

FGD digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru, Sabtu (17/11/20) yang diusung oleh Ditjen Hubdat bersama dengan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

“Cepat atau lambat ODOL akan selesai!” seru Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi saat membuka paparannya dalam FGD ini dalam yang bertajuk Tahapan Pelaksanaan Menuju Angkutan Barang Zero ODOL.

Acara ini ditujukan sebagai wahana konsolidasi serta kesempatan mengkaji ulang kebijakan pemerintah terkait angkutan barang. Diharapkan pula  terjadi diskusi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat di bidang transportasi untuk menyelaraskan tujuan guna mencegah terjadinya ODOL.

Dirjen Budi mengungkapkan ODOL ini merupakan masalah bangsa dan negara. “Kenapa ODOL dari dulu tak pernah selesai? Ini ODOL persoalan yang terjadi karena kita saling ego, pengusaha maunya untung sebanyak-banyaknya,” kata dia.

Kalau kita tidak mau berubah, Dirjen Budi yakin  dalam waktu dekat Ditjen Hubdat akan mengubah semuanya karena masalah ODOL adalah masalah bangsa dan negara,” tegas Dirjen Budi.

“Tanggung jawab penanganan ODOL ada di Kemenhub, Kementerian PUPR, juga Pemda. Di luar pemerintahan ada Organda, Aptrindo, dan stakeholder lain. Demikian pula masyarakat, dan dari sektor perdagangan dan industri, maupun POLRI berperan penting dalam memberantas ODOL,” papar Dirjen Budi.

Stop ODOL Riau dan Jatim

Menurutnya hingga saat ini ada 2 wilayah yang telah melaksanakan “Stop ODOL” dengan baik yaitu Riau dan Jawa Timur. Di Riau sendiri Dirjen Budi memuji inisiatif para pengemudi dan asosiasi yang memotong sendiri kendaraan mereka agar sesuai dengan ukuran yang diperbolehkan.

Keselamatan adalah hal utama, zero tolerance sehingga Dirjen Budi berharap agar tidak ada pihak yang berpikir perkara uang semata dan mengabaikan nyawa.

“Harus kita ubah paradigma pemikiran begini. Kita akan berikan toleransi waktu untuk penerapan odol, persoalan ini larut karena kita sendiri tidak punya komitmen dan integritas,” sebut pejabat Kemenhub itu.

“Sekarang sudah saatnya kita gelorakan semangat dari Pekan Baru sampai seluruh Indonesia gemakan stop ODOL,”  tegas Dirjen Budi.(helmi)

loading...