Angkasa Pura 2

Ditjen Hubdat Siapkan Regulasi Baru Terkait Angkutan Sewa Khusus (ASK) 

KoridorSabtu, 24 November 2018
IMG-20181124-WA0004

BATAM (BeritaTrans.com) – Pasca Putusan MA nomor 15 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018, dimana ada beberapa pasal dalam PM 108/2017 yang dibatalkan, Kemenhub telah siapkan regulasi baru terkait Angkutan Sewa Khusus (ASK) atau yang lebih dikenal sebagai taksi online.

“Aturan yang baru ini dibuat akomodatif sekali,” ungkap Dirjen Hubdat  Budi Setiyadi di Batam, Jumat (23/11/2018).

Lebih lanjut terangnya, “Sebagaimana arahan dari Menhub agar aturan ini jangan sampai digugat kembali, jadi ya sudah saya akomodir semua pemikiran. Di situ ada aplikator, ada aliansi pengemudi, korlantas juga ada,” jelas Dirjen Budi.

Dan harapan Menhub juga, papar Dirjen,, tidak usah menunggu batas waktu masa transisi 90 hari (setelah putusan). “Beliau minta kalau bisa November atau Desember (aturan baru) sudah jalan,” tukas Dirjen Budi.

Sementara itu, menyambut akhir tahun 2018 Dirjen Budi juga memaparkan berbagai persiapan terkait Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Persiapannya kami buat sama dengan Angleb (Angkutan Lebaran), tapi ini miniaturnya. Baik dari sisi anggaran dan SDM nya. Kalau strateginya sama,” terang Dirjen Budi.

Secara khusus, Dirjen Budi menyampaikan ada beberapa wilayah penyeberangan yang menjadi prioritas pada penyelenggaraan Angkutan Nataru ini.

“Seperti Danau Toba, NTT, Manado, Nias, dan juga lokasi-lokasi wisata,” tutur Dirjen Budi. “Daerah yang mayoritas mengalami lonjakan pada saat perayaan Nataru penanganannya kita tingkatkan,” pungkasnya.(helmi)