Angkasa Pura 2

Hipmi Minta Paket Kebijakan Ekonomi XVI Direvisi, Tak Pro UMKM Termasuk di Sektor Transportasi dan Logistik

Another News Ekonomi & Bisnis KoridorSenin, 26 November 2018
IMG-20181126-WA0000

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Priamana Djan mengomentari rencana pembaruan aturan dalam paket kebijakan ekonomi jilid XVI yang diluncurkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Paket kebijakan itu mempersulit pengembangan usaha kecil di Indonesia. Termasuk UMKM yang kini makin berkembang di bidang logistik dan transportasi di Tanah Air. “Mereka perlu dukungan baik kebijakan atau permodalan. Kalau sekarang mereka harus berhadapan dengan raksana asing, jelas kalah,” kata Pria, dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, paket kebijakan ekonomi ini cenderung tidak berpihak pada pengusaha dalam negeri, oleh karena itu perlu segera direvisi oleh pemerintah.

Dikatakan Pria, revisi paket kebijakan ekonomi ini utamanya diperlukan pada aturan yang memungkinkan penanaman modal asing (PMA) secara penuh sebesar 100 persen dan tanpa kemitraan dengan pengusaha dalam negeri.

Tak Sesuai Keinginan Presiden Jokowi

“Aturan ini menurutnya tidak sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang ingin mendorong usaha UMKM di Indonesia,” kritik Pria.

“Kalau PMA tidak lagi mengharuskan kemitraan dengan pengusaha dalam negeri, tentu ini sangat tidak pro UMKM. Pak Jokowi kan sangat konsern sebelumnya dalam penguatan UMKM di Indonesia,” lanjutnya.

Sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI. Dalam paket kebijakan tersebut terdapat beberapa aturan yang menjadi polemik di masyarakat. “Diantaranya dirubahnya aturan PMA yang sebelumnya maksimal 95% menjadi diperbolehkan 100% pada beberapa bidang usaha,” tegas Pria.(helmi)