Angkasa Pura 2

Tawarkan Proyek Skema KPBU, Menhub: Kita Dapat Efisiensi APBN Hingga Rp2-3 Triliun

Ekonomi & Bisnis Koridor SDMJumat, 30 November 2018
Gedung_Kemenhub1-553x400

JAKARTA (BeritaTrans.com) –  Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengoptmalkan peran dan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Tanah Air. Kalau harus mengamdalkan dana APBN/ APBD serta BUMN sangat terbatas.

Pemerintah/ Kemenhub menawarkan skema Kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan Infrastruktur Transportasi di berbagai daerah di Tanah Air.

“Skema KPBU ini memiliki berbagai manfaat, diantaranya adalah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan meningkatkan pelayanan transportasi,”  kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, kemarin.

Dikutip dari siaran resmi Kemenhub,  ada beberapa manfaat dari kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. “Diantaranya  yaitu kita dapat efisiensi APBN hingga Rp 2-3 triliun,” papar Menhub.

Selain itu, dia menyebutkan, skema ini merupakan bidang dari swasta sehingga kita mengharapkan dapat meningkatkan level of service menjadi lebih baik, dan kita bisa membangun daerah.

“Seperti yang tengah kita lakukan, pembangunan di Toraja yang semula lima tahun pembangunan, kini dua tahun bisa selesai. Dengan adanya kolaborasi ini, kita bisa cepat membangun bandara dan pelabuhan,” tutur Menhub lagi.

5 Proyek Skema KPBU

“Saat ini terdapat 5 yang menjadi pilot project pembangunan infrastruktur transportasi melalui skema KPBU yaitu : Pelabuhan Bau Bau, Pelabuhan Anggrek, Jalur Kereta Api Makassar Pare Pare, Bandar Udara Komodo, Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad, dan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi,” terang Menhub Budi.

Menhub Menambahkan, Menhub, untuk proyek Jalur Kereta Api Makassar-Pare Pare, dari sekian banyak peminat, ada empat pemenang. Untuk proyek Laboan Bajo terdapat 21 investor yang mau masuk.

“Kita ingin mengelompokkan antara perusahaan asing dan dalam negeri, supaya mereka punya kepastian dan sustainability dan memiliki basis regulasi yang baik sehingga mereka akan lebih antusias,” tegas Menhub.(helmi)

loading...