Angkasa Pura 2

Badan Litbang Perhubungan Kaji Skema Pembiayaan Prasarana dan Sarana Transportasi Laut

Dermaga LitbangKamis, 6 Desember 2018
IMG-20181206-WA0008

JAKARTA (beritatrans.com) – Ketersediaan, kondisi sarana dan prasarana transportasi laut di Indonesia masih belum optimal, sehingga masih perlu pembangunan dan pengembangan. Luasnya cakupan transportasi laut, tentu memerlukan pendanaan yang sangat besar, sementara itu pemerintah mempunyai keterbatasan dalam pendanaan. Oleh karena itu perlu didorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam mempercepat pembangunan transportasi laut.

IMG-20181206-WA0009

“Menurut data Bank Dunia, untuk mencapai tingkat pertumbuhan PDB sebesar 6% per tahun, Indonesia membutuhkan pembiayaan infrastruktur sebesar 5% per tahun dari total PDB. Idealnya, sedikitnya 12-15% dari pendapatan domestik bruto (PDB) dapat dialokasikan untuk investasi di bidang infrastruktur,” Tutur Kepala Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo saat menyampaikan keynote speach sekaligus membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Skema Pendanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Penyeberangan’ di Jakarta Pusat, hari Kamis (6/12/2018).

Menurut Sugihardjo, dalam skema pendanaan pembangunan sarana dan prasarana melalui optimalisasi dana domestik, BUMN infrastruktur memiliki peran strategis dan diharapkan dapat menyumbang pembiayaan yang cukup signifikan.

Secara kepemilikan, sebagian besar BUMN-BUMN yang bergerak di bidang sarana dan prasarana tersebut masih 100% dimiliki Pemerintah, atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah.

IMG-20181206-WA0006

“Selama ini pendanaan pembangunan sarana dan prasarana diidentikkan dengan anggaran APBN, sehingga pihak swasta belum berperan optimal dalam pengembangan infrastruktur kepelabuhanan,” kata Sugihardjo.

Saat ini pengadaan dan pembangunan pelabuhan yang sudah dilaksanakan oleh pihak swasta melalui sistem konsesi telah dilaksanakan oleh PT Wahyu Samudera Indonesia (WSI) di muaro jambi.

Selain model kerjasama dengan badan usaha untuk pengelolaan pelabuhan, dapat juga menggunakan model Badan Layanan Umum (BLU). Pengadaan untuk sarana juga sebaiknya didorong untuk dikerjasamakan dengan swasta/badan usaha, baik saat pembangunan kapal namun juga pada pengoperasian pelabuhan.

Sugihardjo berharap, melalui kegiatan ini dapat tersusun skema pendanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut serta kapal niaga (untuk angkutan laut dan angkutan penyeberangan), agar dapat mengurangi beban APBN.

IMG-20181206-WA0010

Sebagai informasi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi (Puslitbang) Laut dan ASDP melakukan survei yang dilaksanakan di 17 lokasi pelabuhan di Indonesia, baik itu pelabuhan laut maupun pelabuhan penyeberangan.

Untuk pelabuhan laut, Puslitbang Transportasi Laut dan ASDP melakukan survei di pelabuhan Sirombu; pelabuhan Kuala Gaung; pelabuhan Carocok Painan/Panasahan; pelabuhan Sungai Lumpur; pelabuhan Pangandaran; pelabuhan Branta; pelabuhan Kendawangan; pelabuhan Likupang; pelabuhan Luwuk; pelabuhan Larantuka; pelabuhan Tual; dan pelabuhan Nabire. Sementara untuk pelabuhan penyebrangan yaitu pelabuhan Tanjung Pinang (Sri Bintan Pura)-Tanjung Balai Karimun; pelabuhan Jepara-Karimunjawa; pelabuhan Batulicin- Tanjung Serdang; dan pelabuhan Kali Adem, Muara Angke).

Dari 17 pelabuhan, 7 pelabuhan yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta atau badan usaha dengan skema KSO, KSP, KPBU, atau konsensi. Ketujuh pelabuhan tersebut diantaranya pelabuhan Luwuk, pelabuhan Penyeberangan Tj. Pinang – Tj. Balai Karimun; pelabuhan Larantuka; pelabuhan Nabire; pelabuhan Pangandaran dan pelabuhan Carocok Panasahan/Painan.

Untuk skala prioritas sedang yaitu pelabuhan Kendawangan; pelabuhan Tual; pelabuhan Kali Adem/Muara Angke; pelabuhan Likupang; pelabuhan Meulaboh; dan pelabuhan Branta. Sedangkan untuk skala prioritas rendah yaitu pelabuhan penyeberangan Batu Licin – Tanjung Serdang; pelabuhan Penyeberangan Jepara – Karimun Jawa; pelabuhan Kuala Gaung; pelabuhan Sirombu dan pelabuhan Sungai Lumpur.

IMG-20181206-WA0007

Pembicara adalah Peneliti Madya Badan Litbang Perhubungan Drs. Sunarto. MM. dengan topik “Identifikasi Bentuk Skema Pendanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Penyeberangan”, serta PT. Galih Karsa Utama, Vicky Hidajat Effendy, SE., MM. dengan topik “Skema Pendanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Penyeberangan”.

Sedangkan 5 orang pembahasnya adalah; Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko, Kapuslitbang Perhubungan Laut, Penyeberangan, Sungai, dan Danau Capt. Sahattua P Simatupang, Kasubdit Tatanan Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut, Ciptadi; Kasubdit Bimbingan Kepengusahaan Ditjen Perhubungan Darat, Susanti Pertiwi; Dr. Agus Edy Susilo.(aliy)

loading...