Angkasa Pura 2

Dorong Masyarakat Naik Angkutan Umum, Pemprov DKI Kaji Naikkan Tarif Parkir di Jakarta

KoridorKamis, 6 Desember 2018
IMG-20181206-WA0000

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemprov DKI Jakarta mendorong agar masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi yakni menerapakan tarif parkir baru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini berupaya mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan aturan ini masih dalam tahap pengkajian oleh pihaknya dan ditargetkan rampung akhir bulan ini serta dapat diterapkan pada tahun 2019 mendatang.

“Sekarang lagi dibikin studynya, nanti mudah-mudahan akhir bulan ini bisa difinalkan. Itu nanti Insya Allah dilakukan tahun depan kita baru laksanakan,” ujar Anies di JPO Halte Bundaran Senayan, kemarin.

Data yang dihimpun pers menyebutkan, saat ini sudah ada Pergub No 31 tahun 2017, sebagai pengganti Pergub sebelumnya, yang menyatakan bahwa, rentang tarif mobil adalah Rp3 ribu hingga Rp 12 ribu per jam dan motor Rp2 ribu hingga Rp6 ribu per jam.

Sebelumnya, Indonesian Parking Association (IPA) menolak kenaikan pajak parkir sebesar 30 persen. Penolakan ini karena kebijakan tersebut dirasakan belum tersampaikan dengan baik kepada pengusaha parkir di DKI Jakarta.

Kurangi Kantong Parkir

Agar peraturan ini berjalan efektif, Anies juga tak segan-segan akan mengurangi beberapa kantong parkir. Tujuanya agar kendaran pribadi yang masuk ke kawasan Sudirman dan menggunakan kantong parkir harus bayar tarif sangat tinggi.

“Pengetatan parkir itu ada dua yang dilakukan. Satu adalah dengan peningkatan biaya parkir, yang kedua dengan pengurangan tempat parkir,” ucap Anies.

Sebelumnya Anies menyebut kenaikan tarif sesuai dengan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa tarif pajak parkir paling tinggi adalah 30 persen.(helmi/berbagai sumber)

loading...