Angkasa Pura 2

Itjen Kemenhub Selenggarakan Rakor Unit Pengendali Gratifikasi

SDMRabu, 12 Desember 2018
IMG-20181212-WA0043

IMG-20181212-WA0050

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Unit Pengendali Gratifikasi (Rakor UPG) dalam rangka Meningkatkan Sinergi UPG dan Mewujudkan Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi.

Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam laporannya, Irjen Kemenhub Wahju Satrio Utomo (Tommy) menyampaikan bahwa tujuan penyelenggaraan Rakor Meningkatkan pemahaman pengendalian gratifikasi dan berkesinambungan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

“Rakor ini dilaksanakan guna mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian gratifikasi,” tutur Irjen di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Dalam sambutan Menhub yang dibacakan Sesjen disebutkan korupsi telah menjadi permasalahan serius di hampir seluruh negara, tidak terkecuali di Indonesia.

“Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia menduduki urutan 90 dari Negara yang di survey yaitu 176 pada Tahun 2016, dan 96 dari 180 negara yang disurvey pada tahun 2017. Sedangkan menurut Political and Economy Risk consultan (PERC), Indonesia masuk urutan 16 dari 30 negara Asia Pasifik,” ungkap Djoko.

Tidak dipungkiri bahwa hampir seluruh kasus korupsi di negara kita melibatkan aparatur negara, baik di tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

IMG-20181212-WA0048

Untuk itu diharapkan, setiap unit kerja secara berkala dapat memetakan area yang rawan munculnya tindak pidana korupsi yang selanjutnya dibuat langkah-langkah pencegahannya sebagai langkah awal pencegahan korupsi.

“Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat luas sehingga korupsi layak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa,” tegasnya.

Dia sangat berharap melalui kegiatan ini seluruh Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenhub mempunyai pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kebulatan tekad dan semangat kolektif untuk mendukung setiap upaya pengendalian gratifikasi.

“Kita semua harus menyadari bahwa pemberian dan penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan kerugian dan juga penyesalan bagi diri pribadi, keluarga, masyarakat, instansi juga bagi bangsa dan negara,” papar Djoko. (omy)

loading...