Angkasa Pura 2

Minggu Depan ke Kemenkum HAM, Aturan Angkutan Umum Online Jangan Ada Resistensi Lagi

Koridor Telekomunikasi & PosKamis, 13 Desember 2018
persaingan-taksi-online-dan-konvesional

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Budi Setiyadi menyampaikan up date atau perkembangan seputar regulasi Angkutan Sewa Khusus/ taksi online pengganti PM 108/2017 yag dibatalkan MA.

“Minggu depan, sudah kita ajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM),” jelas Dirjen Budi di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Dikatakan, aturan yang baru nanti mengenai angkutan online tersebut, diharapkan tidak banyak resistensi. Pasalnya, Ditjen Hubdat telah melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan dan rancangannya.

Regulasi baru yang akan mengatur Angkutan Sewa Khusus pengganti PM 108/ 2017. “Pada prinsipnya, semua pasal-asap yang dibatalkan MA tidak masuk.”

“Tapi, ada beberapa pasal yang tetap dipertahankan, sebagai bentuk kehadiran negara di mata rakyat sekaligus menjaga agar tetap terjaga persaingan usaha yang sehat dan kondusif,” papar Dirjen Budi.

“Tarif (referensi) diatur Pemerintah, kuota juga diatur dan ditetapkan oleh Pemda,” itu masihnya. Dan ada beberapa ketentuan lain yang tetap diatur dan Pemerintah hadir disana.

“Pemerintah ingin taksi onlime ada dan makin kuat. Namun angktan umum konvesiaonal juga tetap hidup dan bisa melayani masyarakat bahkan lebih baik lagi,” sebut dia.

Intinya, Dirjen Budi Menambahkan, pelayanan angkutan umum ke masyarakat harus makin baik, selamat, aman, nyaman dan terjangkau harganya,” tegas Dirjen Budi.(helmi)

loading...