Angkasa Pura 2

Politisasi Angkutan Online Di Tahun Politik

Koridor SDM Telekomunikasi & PosSenin, 17 Desember 2018
Darmaningtyas MTI

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Keterlibatan Presiden KSPI Said Iqbal dalam melakukan uji materi UU LLAJ di MK tersebut patut diapresiasi, karena merupakan komitmen nyata untuk membantu para buruh angkutan online untuk memperoleh legalitas operasional. Namun langkah tersebut juga bagian dari politisasi angkutan online untuk mendukung salah satu kandidat presiden.

“Seperti diketahui oleh publik, KSPI pada Hari Buruh 1 Mei 2018 lalu secara terbuka mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai Presiden 2019-2024 dan berharap agar kader terbaik KSPI, yaitu Said Iqbal menjadi Menteri Tenaga Kerja,” kata Direktur Instran dan Pamong Perguruan Taman Siswa Darmaningtyas di Jakarta, kemarin.

Namun Said Iqbal lupa bahwa keberadaan angkutan online, khususnya Ojol bertahan hingga saat ini justru berkat dukungan politik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fakta itu merupakan indikasi kampanye politik kepada pelaku angutan online pada calon tertentu. Apalagi, hal itu dilakukan menjelang tahun politik 2019 mendatang.

“Publik tentu ingat, ketika November 2015 Menteri Perhubungan Ignatius Jonan membuat Surat Edaran yang melarang operasional Ojol, maka surat tersebut langsung dicabut ketika sore harinya Presiden Jokowi menyatakan “ojek online tidak dilarang, tapi ditata,” jelas Tyas, sapaan akrab dia.

Jadi, bila ada yang berkampanye untuk tidak memilih presiden yang tidak melindungi Ojol atau angkutan online lainnya, dan itu ditujukan kepada Presiden Jokowi, jelas salah sasaran dan tidak paham sejarah angkutan online di Indonesia.

“Go-Jek maupun GrabBike justru berutang budi kepada Presiden Jokowi, karena kalau saat itu Presiden Jokowi tidak mengeluarkan pernyataan yang bernada mendukung Ojol, maka Ojol sudah tamat riwayatnya,” papar Tyas.

Menjaga Soliditas

Nuansa tarik menarik dukungan massa dari angkutan online ini mulai tampak ketika pada awal Desember ini dua kelompok yang berbeda bertandang ke masing-masing idolanya, ada kelompok yang menyatakan dukungannya kepada pasangan calon nomer satu, tapi ada pula yang menyatakan dukungannya kepada nomer dua.

Sebetulnya itu hal yang wajar saja dalam proses demokratisasi. Hanya saja, karena model kampanye sekarang yang tidak sehat, sehingga perbedaan pilihan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan, maka ketika para pekerja angkutan online masuk ke ranah kampanye Pilpres, kurang menguntungkan bagi soliditas para pekerja angkutan online itu sendiri di dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

“Kekuatan pekerja angkutan online ini adalah pada penggunaan teknologi aplikasi, bukan saha untuk mencari sewa, tapi juga untuk berkoordinasi dengan sesama pekerja, sehingga bila diperlukan, mereka akan mudah dimobilisasi dalam waktu singkat,” sebut Tyas.

Bila ada yang iseng lalu kedua kelompok tersebut mempertemukan mereka di lapangan untuk saling berhadap-hadapan, menurut Tyas, maka itu akan merugikan para pengemudi angkutan online itu sendiri.

“Yang diperlukan oleh para pekerja angkutan online saat ini adalah menjaga soliditas antar sesama pelaku transportasi online agar kuat di dalam menghadapi tekanan dari aplikator, baik melalui penerapan harga yang sangat tidak ekonomis, maupun suspend sewaktu-waktu yang dapat menyebabkan para driver kehilangan pekerjaan ngojeknya secara tiba-tiba,” tandas Tyas.(helmi)

loading...