Angkasa Pura 2

Draft Kebijakan Pengganti PM 108 Sudah Diteken Menhub Budi Karya

KoridorSelasa, 18 Desember 2018
Budi Setiyadi Dirjen

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa (18/12/2018) telah menanda tangani draft peraturan pengganti PM 108/2017. Peraturan Menteri (PM) yang baru ini memiliki beberapa kekhususan.

“Pertama, yang sudah dianulir oleh Mahkamah Agung (MA) itu tidak dimasukkan kembali seperti masalah kir dan stiker. Tetapi untuk kendaraan yang UMKM atau perorangan masih kita akomodir di dalam PM yang baru ini,” kata Dirjen Hubdat Budi Setiyadi di Kemenhub Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Dia melabjutkan, juga ada beberapa pasal yang kita keluarkan selain yang dianulir oleh MA yaitu menyangkut masalah SIM A Umum yang ada di dalam UU 22/2009 domainnya ada di kepolisian,” jelas Dirjen Budi mengenai PM baru yang belum mendapatkan nomor tersebut.

Atur SPM ASK

Dalam PM yang baru ini yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari 5 poin yaitu:
1. Keamanan, yaitu perlindungan kepada pengemudi dan penumpang, serta harus adanya panic button dalam aplikasi,

2. Keselamatan
3. Kenyamanan, dimana kendaraan harus bersih dan pengemudi dalam keadaan rapi
4. Keterjangkauan
5. Keteraturan.

“Ini akan mulai kita berlakukan 6 bulan setelah hari ini ditandatangani oleh Menhub, kurang lebih pada bulan Mei. Nanti setelah itu akan kita lakukan sosialisasi di daerah- daerah,” tukas Dirjen Budi.(helmi)