Angkasa Pura 2

Kemenhub akan Atur Ojol, Ini Tiga Fokus Perhatiannya

Koridor OtomotifSelasa, 18 Desember 2018
20181218_222536

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, Pemerintah akan segera membuat atutan mengenai ojek online (ojol). Meski diakui, dalam UU No.22/2009 tentang LLAJ sepeda motor tidak termasuk angkutan umum.

“(Peraturan ojek online ini) kita buat bukan untuk melegalisasi sepeda motor sebagai angkutan umum, tapi kita mau atur masalah tarif, suspend dan keselamatan untuk ojek,” kata Budi di kantornya, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Dikatakan, mungkin tiga hal (masalah tarif, suspend dan keselamatan) ini kita breakdown supaya cerminannya ada di peraturan menteri.

Dirjen Budi mengaku sudah melakukan rapat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan para pakar transportasi untuk menyusun draft peraturan ini.

“Besok diminta draft-nya selesai. Ini untuk mengantisipasi konflik tarif dan keselamatan penumpang,” jelas Dirjen Budi.

Bagaimana pemerintah melindungi supaya pengemudi dan penumpang dilindungi keselamatannya. :Kita sedang buat normanya, semoga besok bisa selesai untuk kita bahas,” papar Dirjen Budi.

“Secara umum Pak menteri minta secepatnya. Tapi saya tidak bisa menjanjikan kapannya. Saya diperintahkan dari dua hari lalu,” tukas Dirjen Budi.

Budi menambahkan, dia diperintahkan Menteri Perhubungan untuk segera menyelsaikan peraturan ini.

“Namun, dia belum bisa menjanjikan kapan peraturan ini akan dikeluarkan,” tegas Dirjen Budi.(helmi)

loading...