Angkasa Pura 2

Tahun 2019, Pengembangan Kendaraan Listrik akan Diatur Melalui Perpres

Energi Koridor OtomotifKamis, 27 Desember 2018
IMG-20181227-WA0041

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah akan menerbitkan aturan terkait pengembangan kendaraan listrik nasional. Rencananya aturan itu akan terbit awal tahun depan.

Dengan mengembangkan kendaraam listrik, pelan tapi pastikonsumen BBM akan berkurang. Ketergantungan pada BBM impor perlahan bisa dikurangi.

Selain itu, kendaraan listrik sangat ramah lingkungan karena tidak menimbulkan emisi gas buang yang berdampak pada pencemaran udara.

Direktur Reformaniner Institut Komaidi Notonegoro kepada BeritaTrans.com. mengatakan, pengembangam kendaraan listrik akan mengurangi ketergantungan pada BBM terutama yang harus diimpir.

Selain itu, manndatori biodiesel 20% (B20) hingga Oktober 2018 telah mencapai 95%. Satu angka yang cukup suskses untuk program besar dan melibatkan banyak pidak serta ribuan kendaraan di lapangan.

“Tapi, realisasi belum optimal. Meski data tersebut naik sekitar 10% dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” katanya di Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Dikatakan, realitas yang terjadi dalam penyediaan B20 juga belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi di lapangan.

“PT Pertamina (Persero) sebagai penjual biofuel, BUMN migas ini belum mampu melakukan secara optimal di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) karena terbatasnya pasokan,” papar Komaidi.

Terkait pengembangan kendaraan listrik yang akan diatur melalui Perpres, Direktur Bisnis Regional PLN Jawa Bagian Barat Haryanto WS mengatakan, Perpres kendaraan listrik penting sebagai landasan hukum untuk pengembangan listrik di dalam negeri.

Pasalnya, manajemen PLN harus memperhitungkan pasokan hingga pembangunan infrastruktur seperti stasiun penyedia listrik umum (SPLU) ataupun infrastruktur pengisian listrik cepat (fast charging ) secara nasional.(helmi)

loading...