Angkasa Pura 2

Dirjen Hubdat Imbau Semua Pihak Taati PM 118/2018 tentang ASK

KoridorJumat, 4 Januari 2019
IMG-20190104-WA0024

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi imbau semua pihak agar dapat mengikuti dan menaati regulasi yang ada terkait aturan tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK). Kemenhub telah resmi mengeluarkan PM No.118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Demikian disampaikan Dirjen Hubdat Budi Setiyadi usai mengikuti kegiatan wawancara dengan sejumlah awak media di Jakarta, Jumat (4/1/2019). Aturan tentang ASK ini untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus melindungi semua pihak terkait.

Dikatakan, PM 118 Tahun 2018 ini, regulasi disusun Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda), aplikator, akademisi, dan asosiasi pengemudi. “Dengan begitu pemikiran dari semua pihak bisa diakomodir dengan baik,” kata Dirjen Budi.

Dalam PM No.118/2018 ini juga terdapat Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang berisikan beberapa aspek pelayanan yang harus dipenuhi oleh ASK yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, keteraturan dan kesetaraan.

“Terkait masalah tarif, aplikator tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh Kemenhub melalui peraturan Dirjen Tahun 2016 yaitu dengan batas bawah Rp3.500 dan batas atas Rp6.000/ km,” jelas Dirjen Budi.

IMG-20190104-WA0023

Penetapan Tarif ASK oleh Gubernur

Di antara itu, menurut Dirjen Budi, skema penetapan tarif bisa ditetapkan oleh Gubernur. Dan, aplikator pun diharapkan dapat bekerja sama dan menetapkan harga sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan. “Besaran tarif ini ditetapkan supaya bisa memberikan kemudahan bagi pengemudi dan aplikator itu sendiri,” ujar Dirjen Budi.

Sementara itu, untuk kuota ASK akan diatur oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), sedangkan untuk luar Jabodetabek akan diatur oleh Gubernur dari masing-masing provinsi.

Budi melanjutkan “Terkait sanksi bagi aplikator akan ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Kemenhub dapat memberikan rekomendasi atau melaporkan kepada Kemkominfo untuk menutup atau menonaktifkan aplikasi apabila melakukan pelanggaran.”

“Hal ini akan terus kita awasi, dan kita pun bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”.

Sementara itu, perihal suspend yang selama ini dikeluhkan oleh para pengemudi, Budi mengakui bahwa Kemenhub sudah meminta aplikator untuk membagi suspend ke dalam beberapa kriteria yaitu ringan, sedang, berat dan sangat berat.

Dalam penerapan suspend ini, menurut Dirjen Budi, tentunya akan dievaluasi oleh masing-masing aplikator. Dirjen Budi pun memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan.

“Keselamatan adalah tujuan utama kita menyelenggarakan transportasi, maka sudah sebaiknya kita mengikuti peraturan yang ada agar senantiasa selamat dalam melakukan perjalanan,” tegas Dirjen Budi.(helmi)

loading...