Angkasa Pura 2

Kurangi Emisi GRK, Dirjen Hubdat Dorong Program Konversi Gas BRT

Energi KoridorRabu, 9 Januari 2019
IMG-20190109-WA0057

IMG-20190109-WA0059

SEMARANG (BetitaTrans.com) – DirektJenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi mendorong pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), salah satunya dengan melakukan konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk _Bus Rapid Transit_ (BRT).

Demikian disampaikannya dalam _Grand Launching_ Program Konversi Gas BRT Trans Semarang dan Seminar Nasional “Transportasi Membangun Negeri” di Gedung Patra Jasa Convention Hall, Semarang pada Rabu (9/1/2019).

Pengembangan sistem BRT merupakan strategi pemerintah dalam melakukan pengembangan transportasi perkotaan untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan modal _share_ angkutan umum.

Dengan penggunaan angkutan umum yang lebih efisien dalam menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk BRT.

“BRT adalah sistem transit berbasis bus berkualitas tinggi yang memberikan layanan yang cepat, nyaman, serta memiliki kapasitas angkut yang besar, karena BRT memiliki fitur yang mirip dengan sistem kereta ringan atau metro, sehingga dapat diandalkan dibanding layanan bus biasa,” jelas Dirjen Budi.

Menurutnya, sistem BRT dapat menjadi solusi dari kekurangan layanan bus reguler, seperti terjebak dalam kemacetan, mengganggu lalu lintas dengan menaikturunkan penumpang di sisi jalan, serta kebocoran pendapatan dari tiket _on-board_,” tukas Dirjen Budi.

BRT harus Terintegrasi

Pengembangan sistem BRT diakui Dirjen Budi harus saling terintegrasi dengan moda dan sistem transportasi lain. Sifatnya yang memiliki flexibilitas tinggi dalam penetapan rute dapat menunjang angkutan umum lain yang dibutuhkan masyarakat.

“Penerapan transportasi yang terintegrasi di perkotaan menjadi sangat penting, karena saat ini pengguna angkutan umum perkotaan di Indonesia terus mengalami penurunan,” sebut Dirjen Budi.

“Turunnya _sharing_ angkutan umum disebabkan oleh meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini menimbulkan dampak yang lebih besar seperti bertambahnya angka kemacetan serta pencemaran lingkungan dari hasil pembakaran BBM, seperti gas CO2, PM10, dan Timbal (Pb),” tegas Dirjen Budi.(helmi)

 

loading...