Angkasa Pura 2

Presiden Jokowi Usulkan Bentuk Badan Baru Atasi Kemacetan Lalu Lintas Jabodetabek

KoridorRabu, 9 Januari 2019
Kemacetan Parah di Gatot Subroto

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas (Ratas), Hari Selasa (8/1 2019)  menyatakan bahwa kerugian akibat kemacetan mencapai Rp65 triliun setahun. Oleh karena itu, selain menugaskan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengkoordinasikan mengatasi masalah kemacetan di Jakarta.

“Presiden Jokowi juga mengusulkan pembentukan Badan Khusus yang menangani kemacetan lalu lintas,” katta Direktur Intsrans Darmaningtyas di Jakarta. Rabu (9/1/2019).

Masalah kemacetan di DKI Jakarta, menurut Tyas, sapaan akrab dia,  sudah menjadi perhatian khusus pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) melalui Rapat Kabinet tahun 2010.

Pada waktu itu Presiden SBY menugaskan kepada Wakil Presiden Boediono untuk mengkoordinir mentatasi kemacetan di DKI Jakarta, dan kemudian keluarlah 17 langkah mengatasi kemacetan.

Wapres Boediono kemudian menugaskan kepada UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) yang dipimpin oleh Koentoro Mangkusubroto untuk mengawal implementasi 17 langkah tersebut.

Proses Pembentukan BPTJ

Salah satu langkah itu adalah usualan pembentukan Badan Otoritas yang mengatasi kemacetan di Jabodetabek. “Tugas pembentukan badan khusus yang saat itu disebut Otoritas Transportasi Jabodetabek (OTJ) diserahkan kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Draf Raperpres pembentukan OTJ itu sudah dibahas antar lintas K/L (Kementerian/Lembaga) dan lintas wilayah,” papar Tyas.

Namun, proses pembentukan OTJ ini kemudian terhenti di tengah jalan karena ada pihak yang keberatan dengan keberadaan OTJ. Mereka khawatir keberadaan OTJ tersebut akan mengurangi kewenangannya dalam menangani masalah transportasi.

Paska terjadi terjadi pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi, gagasan untuk membentuk OTJ tersebut dimunculkan kembali. Ia justru menjadi  salah satu program prioritas Presiden Jokowi.

Proses pembentukan badan khusus transportasi tersebut tidak diserahkan ke Kemenko Perekonomian, melainkan ke Kementerian Perhubungan yang saat itu dipimpin oleh Ignatius Jonan.

“Menteri Jonan kemudian menugaskan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Perhubungan yang dipimpin oleh Dr. Elly Andirani Sinaga untuk memprosesnya,” sebut Tyas.

Proses pembentukan badan baru di era Presiden Jokowi itu cukup cepat. November 2014 amanat itu turun, awal Maret 2015 sudah ada draf Raperpres, dan Mei 2015 sudah diajukan ke Presiden.

“Pada tanggal 18 September 2015 Raperpres sudah ditandangani oleh Presiden Jokowi menjadi Perpres No. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerah, dan Bekasi (Jabodetabek), disingkat jadi BPTJ,” tegas Tyas.(helmi)

loading...