Angkasa Pura 2

Ditjen Perkeretaapian Minta Railink Indonesia Lakukan Efisiensi untuk Tekan Tarif KA Bandara

Bandara EmplasemenKamis, 10 Januari 2019
IMG-20190110-WA0002

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Zulmafendi meminta manajemen PT Railink Indonesia melakukan efisiensi ke dalam dan mengkaji potensi pendapatan di luar tiket.

“Jika ada efisiensi, ada peluang untuk menurunkan tarif KA Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) yang dinilai banyak pihak terlalu mahal ini,” kata Zumafendi pada Diskusi Publik di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Menurutnya, jika ada usulan sebagian masyarakat agar KA Bandara disubsidi (PSO) itu butuh proses dan belum tentu bisa dipenuhi. Pemerintah hanya akan memberikan subsidi bagi mereka yang berhak.

“Subsidi PSO akan diberikan secara selektif dan hanya untuk pihak yang memang membutuhkan,” kata Zulma lagi.

Mantan Ketua STTD Bekasi itu menyebutkan, jika dilakukan efisiensi lagi dia optimis bisa menekan besar tiket KA Bandara yang ada saat ini.

“Sebagai regulator, kita mendorong KA Bandara bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan tarif terjangkau masyarakat,” papar Zulma.

Tarif Berat untuk Turun

Sementara, Dirut Railink Indonesia Heru Kuswandono, terkait usulan penurunan tarif KA Bandara itu relatif berat. Berdasarkan perhitungan teknis di lapangan, tarif KA Bandara sebesar itu, Rp70.000 bahkan lebih besar lagi.

“Biaya investasi besar, dan juga harus mendapatkan izin dan persetujuan Ditjen Perkeretaapian (regulator)  khusunnya Pak Zulma,” sebut Heru.

Cari Pendapatan Nontiket

Sementara, Ketua YLKI Tulus Abadi menolak usulan sebagian masyarakat agar KA Bandara diberikan subsidi PSO. “Tidak benar kalau KA Bandara mendapatkan PSO.”

“Penggunanya (KA Bandara) itu orang kaya. Mereka mau naik pesawat terbang, masa harus disubsidi,” jelas Tulus.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar manajemen Railink Indonesia mencari sumber penerimaan baru di luar tiket. Banyak potensi yang bisa digarap dan mendatangkan uang bagi KA Bandara.

“KA Bandara bisa menggaet iklan, atau sumber penerimaan lainnya. Yang pasti, jangan memasang iklan rokok, karena itu bertentangan dengan UU,” tandas Tulus.(helmi)

loading...