Angkasa Pura 2

Tarif Ojol akan Diatur, Tapi Dipastikan Tak Melebihi Taksol

Koridor OtomotifJumat, 11 Januari 2019
20190111_160349

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Tarif batas bawah ojek online atau dalam jaringan (daring) akan diatur Pemerintah/ Ditjen Hubdat. Dengan begitu diharapkan tak ada perang tarif yang berlebihan. Selain itu, tarif ojek online (ojol) dipastikan tak akan lebih dari tarif taksi online (taksol).

Besaran tarif ojol ini salah satu point utama yangvakan dibahas dan diatur dalam RPM yang kini tengan digodok Tim Ditjen Hubdat bersama pihak terkait termasuk Tim 10, perwakilan komunitas pengemudi Ojol.

Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan hingga saat ini tarif ojol masih dibahas dengan para stakeholder. Namun, Budi menegaskan tarif batas ojek daring tidak akan di atas tarif batas taksi daring.

“Kalau taksi online itu Rp3.500/ km, mungkin bisa Rp2.000-Rp2.500/ km, tarif atasnya pasti enggak mungkin di atas Rp 3.500,” kata Dirjen Budi kemarin.

Dirjen Budi mengatakan masalah tarif ini merupakan hal prioritas yang harus dibahas dibanding dengan tiga aspek lainnya, seperti terkait pemberhentian pengemudi ojek (suspension), keselamatan dan kemitraan.

“Kalau saya perhatikan, di antara keempat ini yang prioritas sekali dan kemungkinan saya harus ada titik temu dengan pihak pengemudi dan aplikator terkait masalah tarif,” tukas dia.

Budi menambahkan pihaknya juga tidak menetapkan tarif berdasarkan per kilometer, tetapi dengan sistem batas atas dan batas bawah.

“Katakan per kilometer minimal kita membuat tarif terendah, dan juga tarif teratas, tarif batas bawah, tarif batas atas nanti kita akan lakukan perhitungan,” terang Dirjen Budi.

Garda Sambut Gembira

Willy dari Garda menyambut gembira rencana pengaturan tarif Ojol dalam PM yang tengam disusun ini. “Tarif menjadi masalah krusial dalam bisnis ojol. Kalau diatur Pemerintah bagus, biar tak ada persaingan tidal sehat,” katanya menjawab BeritaTrans.com di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Menurutnya Garda mendukung penuh Kemenhub akan mengatur angkutan roda dua, termasuk soal tarif. “Yang sering membuat rugi pengemudi ojol karena adanya persaingan tarif yang tidak sehat ini,” tandas Willy.

Sebelumnya, Dirjen Budi mengakui, ada  sejumlah aspek dalam penentuan tarif batas tersebut, di antaranya biaya langsung dan tidak langsung, investasi, biaya operasional, penyusutan kendaraan, bahan bakar minyak termasuk jam kerja pengemudi.

“Tarif versi aplikator dan versi pengemudi itu harus seimbang. Tentunya dengan berbagai parameter seperti tingkat penyusutan kendaraan, bensin, kesehatan dan yang lain,” tegas Dirjen Budi.(helmi)

loading...