Angkasa Pura 2

AP II Izinkan Taksi Online Beroperasi di 16 Bandara yang Dikelolanya

Bandara KoridorSabtu, 12 Januari 2019
Muhammad-Awaludin_AP_II

JAKARTA (BeritaTrans.com) – PT Angkasa Pura (AP) II memberi izin taksi online untuk beroperasi di 16 bandara yang dikelola perseroan di Indonesia. Biasanya di bandara yang dikelola Angkasa Pura II, taksi online tidak diperbolehkan beroperasi.

Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, menjelaskan kebijakan yang akan dibuat tersebut bertujuan untuk memberikan banyak pilihan moda transportasi kepada masyarakat menuju bandara yang dikelola pihaknya.

“Pemberian izin sungguh membantu para pengemudi taksi online dan juga masyarakat pengguna bandara dalam memilih moda angkutannya sesuai kebutuhannya,” kata Azas Tigor Nainggolan Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) di Jakarta, kemarin.

Selama ini, lanjut dia, masyarakat pengguna bandara kesulitan jika hendak memesan taksi online untuk melanjutkan perjalanannya. “Seringkali masyarakat diteror dan pengemudi taksi online mengalami kekerasan jika tertangkap mengambil penumpang di bandara,” jelas Tigor  saat dikonfirmasi BeritaTrans.com.

Sebenarnya di Bandara Soekarno Hatta dan di Bandara Halim Perdanakusuma sudah diperbolehkan taksi online dari Grab beroperasi mengambil penumpang. “Izin itu diperbolehkan dan diberikan tetapi si pengemudi atau perusahaan (koperasi) diminta membayar  pungutan sebagai ikatan kerja sama dengan pengelola bandara,” sebut Tigor.

Dia menambahkan, ikatan kerja sama dengan membayar iuran  sejumlah uang itu sama seperti  diberlakukan pengelola bandara kepada taksi reguler yang mau beroperasi mengambil penumpang di bandara.

“Begitu pula si penumpang atau pengguna taksi online membayar biaya tambahan Rp20.000 saat mengorder taksi online,” kilah Tigor.

Mengapa Tidak Melarang ?

Kenapa kami tidak akan melarang? Karena menurut saya, itu pilihan moda transportasi masyarakat. Memang harus difasilitasi,” lawan pemberian  izin bagi taksi online diungkapkan oleh Direktur Angkasa Pusat II kepada media massa pada  Selasa (1/1-2019).

Alasan yang disampaikan oleh Direktur Angkasa Pura II tersebut sangatlah tepat, memfasilitasi masyarakat untuk bebas dalam memilih moda transportasinya. Memang sudah seharusnya pengelola layanan publik atau kawasan publik  seperti bandara atau stasiun dan terminal bus bertanggung jawab memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat dalam bertransportasi.

Termasuk juga seharusnya pengelola bandara, stasiun dan terminal tidak boleh memungut biaya seperti calo kepada para (perusahaan)  pengemudi, apalagi masyarakat pengguna fasilitas layanan publik.(helmi)

loading...