Angkasa Pura 2

GARDA DUKUNG PEMERINTAH WUJUDKAN RPM KESELAMATAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR BERBASIS APLIKASI

KoridorSabtu, 12 Januari 2019
20190112_052015

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia) menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi. Dukungan ini dideklarasikan pada Jumat (11/1/2019) di bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Yohannes  Ben,  dari pimpinan Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia)  menyebutkan pihaknya mendukung rancangan perautan Menhub (RPM) seputar Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi.

RPM tersebut,  nantinya akan menjadi payung hukum bagi operasional amgkutan roda dua termasuk angkutan daring atau ojek online (ojol).

Garda juga  menolak aksi lanjutan pasca Focus Group Discussion (FGD) yang digelar antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) dengan beberapa komunitas nasional pengendara ojek online beberapa hari yang lalu.

“Kami menilai langkah positif ini merupakan awal dari terbentuknya Permenhub yang melibatkan langsung ojek online sebagai perumusnya,” kata Yohanes di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Meski demikian, Yohanes tetap menyayangkan jika niat baik Pemerintah untuk membuat regulasi untuk keselamatan pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi ini masih belum dapat dipahami oleh beberapa pengemudi.

Belum Semua Paham

“Masih saja ada sekelompok rekan pengemudi ojek yang masih belum memahami langkah- langkah Pemerintah yang mulai membangun payung hukum bagi ojek online. Kelompok tersebut tetap ingin melakukan aksi turun ke jalan,” papar Yohanes menjelaskan tanggapannya serta rencana protes dari beberapa kelompok yang akan menuntut Pemerintah terkait regulasi ini.

Menyikapi hal tersebut, Yohanes menegaskan bahwa Garda menolak adanya aksi protes yang dilayangkan oleh kelompok pengemudi tertentu. “Garda adalah wadah perjuangan para pengemudi ojek selama ini. Kami akan mendukung juga mengawal RPM tersebut hingga ditetapkan sebagai Permenhub kelak,” tanas Yohannes.(helmi)

 

loading...