Angkasa Pura 2

Kebijakan DP 0, YLKI: Diduga Ada Conflic of Interest antara OJK dengan Lembaga Pembiayaan

Ekonomi & Bisnis Koridor OtomotifSabtu, 12 Januari 2019
Tulus-Abadi-YLKI-1

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja merilis aturan baru, berupa Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018, tertanggal 27 Des 2018. Inti aturan tersebut adalah OJK melegalisasi down payment (DP) nol persen untuk kredit motor dan mobil.

Aturan POJK tersebut sekilas pro publik, padahal secara substansial ideologis POJK justru sangat kontra produktif. “Dan,  patut diduga dengan keras adanya conflic of interest antara OJK dengan dengan lembaga pembiayaan (leasing),” kata Ketua YLKI Tulu Abadi  di Jakarta, Jumat (11/1/2019) malam.

Oleh karena itu, YLKI mengritik keras POJK dimaksud. “Aturan POJK dimaksud mengindikasikan bahwa OJK sebagai regulator tidak netral dan obyektif. Sebab POJK dimaksud sarat dengan kepentingan industri leasing,” jelas Tulus.

Dan, lanjut dia, kita tahu seluruh operasional kelembagaan OJK dipasok oleh industri finansial, yakni perbankan, leasing, asuransi. Keluarnya POJK tersebut dari sisi logika kebijakan publik sangat kental diintervensi industri leasing, karena sangat menguntungkan industri _leasing.

Disisi lain,  menurut YLKI, keluarnya POJK tersebut merupakan langkah mundur yang sangat serius, baik pada konteks managemen transportasi publik, keselamatan berlalu-lintas dan bahkan pro pada kemiskinan.

“Lagi-lagi YLKI menduga keluarnya POJK No. 35/2019 diintervensi oleh industri otomotif. POJK tersebut akan mengakibatkan penjualan kendaraan bermotor meningkat tajam, khususnya roda dua, ” terang Tulus.

Dan ini akan mengakibatkan tingkat kecelakaan lalu lintas makin tinggi, dan bahkan akan memicu pemiskinan baru. “Menurut data BPS, kredit sepeda motor telah memicu kemiskinan khususnya rumah tangga miskin, karena banyak rumah tangga miskin terjerat kredit macet sepeda motornya,” tegas Tulus.(helmi)

 

loading...