Angkasa Pura 2

Operator Bandara Harus Pastikan Tak Ada Pungutan Tak Resmi Layaknya Calo

Aksi Polisi Bandara Koridor SDMSabtu, 12 Januari 2019
20190109_190349

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Memang sudah seharusnya pengelola layanan publik atau kawasan publik  seperti bandara atau stasiun dan terminal bus bertanggung jawab memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat dalam bertransportasi. 

“Termasuk juga seharusnya pengelola bandara, stasiun dan terminal tidak boleh memungut biaya seperti calo kepada para (perusahaan)  pengemudi, apalagi masyarakat pengguna fasilitas layanan publik,” Azas Tigor Nainggolan Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) di Jakarta, kemarin.

Menirutnya, mengatur dan mengawasi kawasan publik agar ramah dan nyaman diakses oleh masyarakat adalah kewajiban para pekerja atau pelayan di kawasan publik bersangkutan. “Para pekerja itu sudah menerima gaji yang dibayarkan oleh pajak masyarakat dan harus bekerja baik tanpa memungut biaya tambahan lagi karena itu liar dan melawan UU Pelayanan Publik,” jelas Tigor.

“Jadi sebaiknya  Direktur Angkasa Pura II dan pengelola kawasan publik lainnya memastikan bahwa tidak ada lagi pungutan tambahan atas nama pengelolaan dan pengawasan layanan publik. Kawasan Pelayanan Publik harus dibebaskan dari segala pungutan tambahan yang memberatkan masyarakat,” papar Tigor.

Menurutnya, jika masih ada biaya kerja sama seperti selama ini kepada perusahaan taksi yang dibebankan oleh pengelola bandara, stasiun atau  terminal, itu adalah pungutan liar (pungli) dan Tim Pemberantasan  Pungli harus menindak mereka.

Oleh karenanya, pengelola kawasan publik seperti bandara, stasiun dan terminal harus mengatur operasional taksi reguler atau pun online secara baik tanpa menerima bayaran atau pungutan  tambahan karena itu adalah tanggung jawab kalian.

Tigor menambahkan, pengelola kawasan publik tidak diperbolehkan memperjual-belikan izin beroperasi di bandara, stasiun dan terminal kepada pelaku usaha taksi reguler atau pun taksi online. Pengelola kawasan publik juga harus memastikan tidak boleh ada lagi praktek calo atau taksi liar juga premanisme beroperasi di kawasannya.

“Untuk itu kami juga memohon kepada direktur Angkasa Pura II memastikan  menghapuskan semua kewajiban membayar bagi (perusahaan) taksi reguler atau pun taksi online di semua bandara yang dikelola Angkasa Pura II agar izin yang diberikan ini sungguh mempermudah dan melayani masyarakat dan bukan “ungkapan manis” membius masyarakat,” tegas Tigor.(helmi)

 

 

loading...