Angkasa Pura 2

BPTJ Sejak Awal Dibentuk Untuk Atasi Kemacetan di Jabodetabek

KoridorMinggu, 13 Januari 2019
darmaningtyas mti2

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Proses pembentukan badan (BPTJ)  baru di era Presiden Jokowi memang cukup cepat. November 2014 amanat itu turun, awal Maret 2015 sudah ada draf Raperpres, dan Mei 2015 sudah diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pada tanggal 18 September 2015 Raperpres sudah ditandangani oleh Presiden Jokowi menjadi Perpres No. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerah, dan Bekasi (Jabodetabek), disingkat jadi BPTJ,” kata Direktur Instran Darmaningtyas  kepada BeritaTrans.com di Jakarta, kemarin.

Sejak awal,  lanjut dia, pembentukan badan khusus (BPTJ) yang menangani masalah kemacetan sudah muncul polemik. Pada awalnya bernama Otoritas Transportasi Jabodetabek.

“Sesuai dengan namanya, harapannya cukup ambisius, badan ini akan setara dengan kementerian dan memiliki otoritas yang power full untuk mengatur persoalan transportasi Jabodetabek,” jelas Tyas, sapaan akrab dia.

Namun disadari, sejak awal disadari kalau hanya setingkat Eselon I agak sulit bergerak karena tidak akan mampu menggerakkan K/L lain yang berhubungan.

Diskusi soal bentuk kelembagaan itu juga muncul kembali pada saat akan membentuk BPTJ. Berdasarkan refleksi gagalnya pembentukkan OTJ, menurut Tyas, maka kami yang terlibat dalam proses pembuatan regulasi mengambil jalan realistis, yaitu badan yang setingkat dengan direktorat jendral (Eselon I) dan dibawah Kemenhub.

 

Badan Pengelola Transportasi

Alasan mendasar saat itu adalah karena suasana kebatinannya Presiden Jokowi tidak ingin ada lembaga Negara baru yang dirasakan kurang efisien. Oleh karena yang dibentuk adalah lembaga baru setingkat Direktorat Jendral. “Maka namanya pun bukan “Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek” tapi “Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek,” kilah Tyas.

Sejak awal sudah disadari bahwa bentuk kelembagaan itu akan sangat berpengaruh terhadap ruang gerak. “Ruang gerak BPTJ akhirnya hanya di wilayah abu-abu, yaitu wilayah yang tidak ditangani secara langsung oleh Pemprov DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerah, dan Bekasi,” terang Tyas.

Pasalnya, urai dia, BPTJ memang tidak ingin mengambil kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, sehingga membangun infrastruktur transportasi di wilayah Jabodetabek itu wewenang daerah masing-masing. “BPTJ menangani persoalan-persoalan di perbatasan yang sering jadi korban saling lempar,” sebut dia.

Salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah menambah layanan umum dari daerah-daerah penyangga (Bodetabek) ke Jakarta/sebaliknya. BPTJ mengembangkan angkutan umum yang disebut Jakarta Residence Connection (JR Connection) dan Jakarta Airport Connection (JA Connection).

“Jenis layanan bus premium dengan tarif yang kompetitif dengan maksud untuk menarik pengguna mobil pribadi agar beralih menggunakan angkutan umum. Ini adalah satu terobosan baru,” tegas Tyas.(helmi)

loading...