Angkasa Pura 2

Menimbang Untung-Rugi Menyerahkan BPTJ ke Pemprov DKI Jakarta

Koridor SDMMinggu, 13 Januari 2019
images (22)

JAKARTA (BetitaTrans.com) – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Pemprov DKI Jakarta sukses dalam penyelenggaraan angkutan ASIAN GAMES 2018 dan ASIAN PARA GAMES 2018 sehingga tidak muncul complain dari para atlit maupun Negara-negara peserta. 

“Ini adalah suatu prestasi BPTJ yang patut diapresiasi dalam usianya yang masih balita itu.,” kata Direktur Instrans Darmaningtyas kepada BeritaTrans.com di Jakarta.

Sebagai lembaga baru, lanjutnya BPTJ tentu kita tidak bisa cepat menilai BPTJ gagal, sedang proses menuju ke arah yang lebih baik. Yang terjadi itu bukan BPTJ gagal, tapi baju yang dipakai oleh BPTJ itu tidak tepat, terlalu kecil untuk badan yang besar.

Dikatakan, salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah menambah layanan umum dari daerah-daerah penyangga (Bodetabek) ke Jakarta/sebaliknya. BPTJ mengembangkan angkutan umum yang disebut Jakarta Residence Connection (JR Connection) dan Jakarta Airport Connection (JA Connection).

“Kemudian jenis layanan bus premium dengan tarif yang kompetitif dengan maksud untuk menarik pengguna mobil pribadi agar beralih menggunakan angkutan umum. Ini adalah satu terobosan baru,” kata Tyas sapaan akrab dia.

 

Kalau untuk badan yang besar ya bajunya dibesarin dong, kelembagaan BPTJ itu setingkat Kementerian, seperti yang dirancang dalam OTJ dulu, sehingga punya otoritas yang tinggi untuk mengambil keputusan dan didukung dengan pendanaan yang besar pula.

Menganggap BPTJ gagal dan menyerahkan seluruh urusan transportasi di Jabodetabek ke Pemprov DKI Jakarta,  menurut Tyas, jelas melanggar UU, baik UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) maupun UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kemunduran, karena dibentuk BPTJ itu lantaran DKI Jakarta sendiri tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendirian

Kuatnya Ego Sektoral

Keluhan Presiden Jokowi mengenai sulitnya mewujudkan integrasi antara moda di wilayah Jakarta, menurut Instrans,  juga sulit teratasi selama ego sektoral dan ego wilayah masih dominan.

Mari kita simak di lapangan. Jalur Transjakarta Koridor 13 Ciledug – Tendean misalnya, memotong jalur MRT di kawasan Blok M, namun di sana tidak ada bangunan fisik untuk integrasi agar penumpang Transjakarta (TJ) yang akan pindah ke MRT atau sebaliknya dapat melakukannya dengan mudah, aman, nyaman, dan selamat. Di Dukuh Atas ada Stasiun KRL Jabodetabek, tapi tidak terkoneksi dengan Halte TJ, juga tidak terkoneksi dengan stasiun MRT.

Di Gambir dan Juanda Halte TJ seharusnya berada di dalam stasiun agar memudahkan transfer antar moda, tapi keduanya tidak terjadi karena PT KAI keberatan dibangun halte busway. Bahkan terowongan di Kota itu dulu desainnya merupakan integrasi antara TJ dengan KRL, tapi PT KAI keberatan bila terowongan tersebut langsung tembus ke Stasiun Kota.

PT KAI membangun KA Bandara, tapi AP 2 memperluas lahan parkir di bandara, yang satu dorong penggunaan angkutan umum massal, yang satu dorong penggunaan mobil pribadi sebanyak-banyaknya. Jadi selama ego sektoral dan ego wilayah masih amat dominan, yang namanya transportasi yang terintegrasi itu hanya omongan belaka.

Selama menyelesaikan urusan transportasi ujungnya buat proyek baru, kemacetan tidak akan teratasi. Kalau mau ngatasi kemacetan, ikuti langkah saya saja, tidak usah bangun jalan tol baru, tol laying, underpass, dsb., tapi cukup naik angkutan umum dan jalan kaki.(helmi)

loading...